PALU EKSPRES, JAKARTA – Pemerintah terus melakukan upaya untuk pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satunya yakni dengan menggelontorkan dana kemitraan dengan total mencapai Rp 3,2 triliun. Dana tersebut diharapkan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk pengembangan usahanya.
Kepala Bidang Kebijakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Kementerian BUMN RI, Eko Setiawan, menyampaikan dana yang digelontorkan untuk dana kemitraan ini terus mengalami peningkatan. Dan untuk tahun ini jumlahnya juga meningkat cukup besar jika dibandingkan tahun lalu.
“Tahun lalu dana kemitraan yang digelontorkan oleh pemerintah sebesar Rp 2,5 triliun. Dan tahun ini meningkat menjadi Rp 3,2 triliun,” ungkapnya saat menghadiri pembukaan pameran BUMN-Great Sale di mal Solo Paragon, Kamis (7/2/2019).
Eko menambahkan, program kemitraan ini berbeda dengan kredit usaha rakyat atau KUR. Program ini menerapkan bunga yang cukup rendah dibandingkan dengan KUR yakni hanya 3 persen saja per tahun. Sedangkan untuk KUR bunganya mencapai 7 persen per tahun.
“Program ini sudah digulirkan pemerintah sejak tahun 1983 dengan nama Program Usaha Kemitraan dan Koperasi (PUKK). Dan sampai saat ini total anggaran yang sudah digelontorkan mencapai Rp 20 triliun,” katanya.
Untuk persyaratan peminjaman, Eko menyampaikan, diantaranya peminjam merupakan warga negara indonesia, memiliki aset senilai Rp 500 juta untuk kriteria sebagai usaha kecil. Kemudian omzet maksimal mencapai Rp 2,5 miliar per tahun dan mempunyai izin usaha yang dikeluarkan oleh Camat. Besaran plafon yang bisa dipinjam oleh pelaku usaha yakni Rp 200 juta dengan tenor maksimal tiga tahun.
“Pelaku usaha yang banyak mengakses kredit kemitraan ini adalah pedagang. Karena sektor ini lebih lancar dalam proses pengembaliannya,” pungkas Eko,
(ari/jpc)
