PALU EKSPRES, SIGI – Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Kabupaten Sigi, Steny Marini Pettalolo, menyatakakan kalau ada aparat Sipil Negara ( ASN) yang ikut berpolitik dengan mengkampanyekan calon legislatif (Caleg) dan calon presiden (Capres) pada pemilu tahun ini, akan dijerat hukuman satu tahun penjara dan denda puluhan juta rupiah.
Menurutnya, ASN harus bersikap netral dalam Pemilu 2019. Sebab, sangat jelas dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan ASN.
Bukan hanya ASN katanya, TNI/POLRI dan Kepala Desa (Kades) juga tak boleh ikut serta dalam kampanye caleg dan capres.
“Jika ditemukan ada ASN dan Kades yang mengkampanyekan Caleg dan Capres akan kami tindak tegas. Untuk itu, kami mengimbau warga Kabupaten Sigi jika mengetahui atau melihat ada ASN atau Kades melakukan hal itu segera melaporkanya ke Panwascam atau langsung ke Bawaslu Sigi,” kata Steny, Kamis 7 Februari 2019.
Menurutnya, aturan ini dibuat agar para ASN dan Kades bisa fokus bekerja dan tidak terlibat politik. “Kalau sudah ada pilihan Caleg atau Capres, sudah silahkan para ASN dan Kades coblos pada hari pemilihan pada 17 april 2019 mendatang, tidak usah ikut berpolitik dengan berkampanye, sebab sanksi berat akan dikenakan kalau ada yang ke dapatan,” jelasnya.
Dia mengakui pihaknya telah melakukan sosialisasi aturan tersebut kepada ASN dan para kades. “Kami berharap agar para ASN dan Kades dapat mematuhinya,” harapnya.
(mg4/palu ekspres)
