PALU EKSPRES, PARIGI- Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Kabupaten Parigi Moutong agar tetap menjaga netralitas sebagai ASN.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai saat membuka kegiatan sosialisasi netralitas ASN pada pemilu 2019 mendatang, berlangsung disalah satu hotel di Parigi Selasa 12 Februari 2019.
Dia mengatakan, ASN tidak diperbolehkan ikut politik praktis, apalagi sampai menjadi tim sukses karena akan dikenakan sanksi sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
“Saya minta dalam tahun politik ini, tidak ada ASN memaksakan orang untuk memilih calon tertentu, karena jika terbukti maka akan ada sanksinya, “tegasnya.
Menurut dia, jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Parigi Moutong kurang lebih 7 ribu orang. Dengan jumlah pegawai sebanyak itu diharapkan tidak ada yang terlibat politik praktis.
Dia menjelaskan, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, ditekankan dalam penyelenggarakan pemilu harus berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel.
“Kalau ada ASN yang berafiliasi dengan partai politik maka akan ditindak tegas, tidak usah ikut-ikutan berpolitik karena kita ASN diikat dengan aturan bukan pengurus parpol,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat, bila melihat ada ASN yang melakukan tindakan yang mencurigakan. Misalnya, memenangkan pasangan calon maka harus dilaporkan ke Bawaslu atau aparat hukum.
“Ada juga ASN yang cuma jadi provokator, ingat, jika saudara melanggar aturan sebagai ASN, pelanggaran satu hari saja dan terbukti melanggar, maka akan mendapatkan sanksi berat berupa pemecatan,” tegasnya.
Sekaitan hal itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong Muhclis Aswad berharap, agar sosialisasi netralitas ASN diikuti dengan serius. Karena menurutnya, belajar dari Pilkada Parimo beberapa waktu lalu, banyak ASN yang tidak menyadari kalau mereka itu telah melanggar.
“Ada kasus yang kita tangani kemarin, hanya persoalan ngelike status seorang caleg, ternyata yang like status adalah anaknya sendiri, nah masalah seperti ini yang akan kita bicarakan bersama-sama di forum ini,” ujanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kasat Intel Polres Parigi Moutong, Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Camat, Kepala OPD, dan seluruh peserta sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pantauan media ini, kegiatan sosialisasi tersebut, diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pemilu bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong.
(asw/palu ekspres)
