PALU EKSPRES, SIGI– Komisi II DPRD Kabupaten Sigi menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, terkait penanganan masyarakat pascagempa khususnya soal pertanian.
RDP tersebut dipimping langsung Ketua Komisi II, Alia Idrus, didampingi wakilnya, Yusuf Edison SE. Dalam rapat tersebut, Komisi II mempertanyakan kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan tentang bantuan pertanian kepada masyarakat pascagempa yang banyak laporan warga belum merata.
“Banyak laporan warga kepada kami, kalau bantuan pertanian yang diberikan tidak adil. Untuk itu dalam kesempatan ini kami butuh penjelasan bagimana mekanisme penyaluran bantuan pertanian kepada masyarakat, dan di mana saja wilayah yang sudah diberikan bantuan,” kata Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sigi, Alia Idrus, Jumat 15 Februari 2019.
Selain itu kata Alia Idrus, pihaknya juga butuh penjelasan soal mekanisme peminjaman alat pertanian yang ada di kecamatan. “Soalnya, warga merasa proses peminjaman sangat ribet dan berbelit-belit,”akunya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sigi, Yusuf Edison SE meminta Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan perkebunan segara melakukan normalisasi lahan pertanian yang terdampak gempa. Karena banyak lahan pertanian warga di Kabupaten Sigi yang terkena dampak bencana gempabumi dan likuefaksi.
“Banyak persoalan pascagempa yang harus diselesaikan secepatnya oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan antara lain menuntaskan kelangkaan pupuk bersubsidi, irigasi pertanian yang rusak berat akibat gempa dan sistematisasi pembagian padi ladang dan alsintan,” ungkap Yusuf Edison dalam RDP tersebut.
Menyikapi saran, kritik dan pertanyaan pimpinan komisi II DPRD Kabupaten Sigi, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sigi, Sunandar, menyatakan, kalau bantuan handtraktor, alsintan, dan bibit telah didistribusikan di beberapa kecamatan. Di antaranya, di Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Dolo, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Gumbasa.
“Namun bantuan yang kami berikan sedikit terbatas karena hanya merupakan bantuan dari pemerintah pusat, yaitu melalui dana APBN,” jelasnya.
Untuk mekanismenya kata Sunandar, harus mengikuti prosedur dari pemerintah pusat. “Kami di daerah hanya menjalankan saja sesuai tupoksi kerja,” ujarnya.
Sunandar juga menjelaskan akan mengusahakan kembali meminta bantuan ke Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini.
“Peminjaman alat sebenarnya tidak berbelit-belit tetapi sistemnya harus didampingi oleh PPL ,” katanya.
Adapun soal normalisasi lahan pertanian akan segera dikordinasikan dengan dinas PUPR .
“Padi ladang telah didistribusikan, namun dengan adanya keterbatasan benih jadi hanya beberapa kecamatan yang mendapatkannya,” terangnya.
(mg4/palu ekspres)
