PALU EKSPRES, PALU – Pernyataan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palu, Iskandar, tentang ketiadaan empati PLN terhadap kebencanaan di Palu, ditanggapi Manager PLN Area Palu, Abbas Saleh.
Abbas menangapi sekaitan penyambungan listrik pada unit hunian sementara (Huntara). Menurut dia sejauh ini PLN sebenarnya sudah cukup berempati dalam urusan kemanusiaan paska bencana di Palu, Sigi dan Donggala.
PLN kata dia sudah cukup optimal khususnya dalam upaya penyambungan listrik ke Huntara.
“Walaupun jumlahnya cukup banyak kami tetap berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan Huntara . Sejauh ini sudah dinyalakan kurang lebih 2000 bilik,”kata Abbas Saleh, Minggu 17 Februari 2019 melalui percakapan WhatsApp.
Paska bencana, pembangunan Huntara jelasnya pernah dilakukan melalui sinergitas BUMN. Antara lain Bank Mandiri, BNI dan BRI, termasuk PLN. Yakni pembangunan Huntara di Desa Sibalaya, Baliase, Potoya dan Lolu Birma Kabupaten Sigi.
“Instalasi dan listrik seluruh Huntara itu ditanggung PLN. Terkahir Huntara di Desa Baliase oleh BRI sebanyak 130 unit,”sebutnya.
Terkait harapan tentang pemberian CSR dalam bentuk subsidi tagihan meteran listrik bagi penyintas yang menempati Huntara, Abbas menyebut hal itu bisa saja dilakukan.
Akan tetapi kewenangan untuk memutuskan kebijakan demikian berada pada jajaran PLN Pusat. Karena penyaluran CSR dengan mekanisme case tertentu harus dilakukan dengan cara bermohon untuk diteruskan ke pengelola CSR di PLN pusat.
“Kalau ada harapan seperti itu baiknya disampaikan ke PLN secara tertulis atau diajukan ke Kementerian ESDM atau BUMN. Karena hal seperti itu butuh kebijakan khusus dari pemerintah,” jelasnya lagi.
Sebenarnya lanjut Abbas, kebijakan pemberian keringanan tarif listrik di Huntara sudah dilakukan. Bahwa Huntara dimasukkan dalam tarif sosial.
“Yang sudah disetujui adalah Huntara masuk tarif sosial sebagai tindaklanjut permohonan Gubernur Sulteng kepada Kementrian ESDM. Mungkin Pemkot kurang koordinasi dengan Pemprov sehingga kurang update informasi,” tuturnya.
Dia menambahkan, selain dalam bentuk penyambungan listrik, Yayasan Baitul Mall (YBM) PLN Pusat pada 7 Desember 2018 silam telah melaunching program bantuan recovery di Palu dan Donggala. Saat itu dihadiri Vice Presiden Kontruksi Direktur Regional Sulawesi, Didik Mardianto.
Program recovery itu antara lain pemberian bantuan berupa 1000 paket sembako.
Bantuan kapal nelayan 25 Unit untuk penangkap Ikan. Bantuan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Bantuan renovasi 2 unit masjid. Bantuan renovasi 2 unit pesantren
“Bantuan YBM PLN itu sebesar Rp 850juta,”ujarnya.
Berikutnya, bantuan dari persatuan istri karyawan dan karyawati PLN. Yaitu berupa uang sebesar Rp290juta untuk pembangunan satu unit sekolah dan empat rumah ibadah.
Kemudian ada lagi bantuan dari Perokris PT PLN senilai Rp425juta untuk 10 rumah ibadah.
sebelumnya diberitakan, salahsatu kendala proses percepatan relokasi warga dari tenda pengungsian ke Huntara adalah pasokan listrik dan air bersih. Beberapa unit Huntara yang telah selesai terpaksa belum bisa ditempati lantaran kendala itu.
Demikian Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Iskandar.
PLN sebagai BUMN kata Iskandar, harusnya bisa memberi kelonggaran pemasangan meteran listrik di Huntara tanpa harus terlebih dahulu meminta pembayaran.
Namun yang terjadi, PLN justru melakukan itu. Padahal PLN sendiri adalah BUMN. Artinya kata Iskandar, sebagai BUMN, PLN harusnya berempati atas nama kemanusiaan untuk paling tidak menyambung meteran listrik tanpa terlebih dahulu meminta pembayaran.
“Itu tetap akan dibayar. Cuma saat ini Pemkot belum punya anggaran. Pemerintah memangnya mau lari kemana”kata Iskandar, Jumat 15 Februari 2019.
Dalam menyediaan pasokan listrik ke Huntara, PLN sebut dia menerapkan aturan dalam situasi normal. Harusnya, dalam masa masa pemulihan bencana seperti saat ini PLN mengesampingkan aturan normal itu.
“Kenapa saya katakan begitu, karena harus bayar dulu baru pasang. Katanya ini sudah menjadi sistem,”ujarnya.
Iskandar lalu mengutarakan pengalaman tentang sikap PLN yang tidak menunjukkan sedikitpun empati pada korban di pengungsian. Sekali waktu pihaknya berinisiatif menarik sambungan listrik dari sebuah tiang penerangan jalan untuk menerangi tenda-tenda pengungsian. Ini kata dia terjadi dua hari setelah bencana di pengungsian sport center Kelurahan Balaroa.
“Dalam situasi darurat kita ambil sambungan untuk di tenda pengungsian.
Tapi yang terjadi PLN malah langsung masukkan tagihan senilai Rp57juta. Saat itu Pemkot belum punya anggaran,”tuturnya.
Sejauh ini imbuhnya, sudah ada beberapa kesepakatan penyambungan listrik di Huntara. Akan tetapi menurut Iskandar, itupun terkendala karena kesiapan material meteran. Sebab satu unit Huntara, PLN mesti menyediakan 12 meteran untuk setiap bilik.
“Kalau setiap bilik satu meteran maka PLN harus menyediakan ratusan meteran sesuai jumlah bilik Huntara yang ada,”ujarnya.
Namun untuk menyiasati kekurangan itu, pihaknya mendorong PLN untuk sementara memasang satu meteran hanya untuk satu unit saja. Namun dengan kapasitas daya yang besar. Sehingga seluruh bikin bisa mendapat pasokan listrik.
“Harus meteran dengan daya yang besar agar seluruh bikin mendapat pasokan listrik,”ujarnya.
Berikutnya masalah pembayaran tagihan listrik penghuni Huntara. Iskandar menjelaskan tagihan itu nantinya akan dibebankan kepada para penyintas yang menghuni Huntara.
“Ini yang terus kita diskusikan. Harapan kita itu disubsidi oleh PLN,”katanya.
Sebab kata Iskandar, PLN sekali lagi adalah BUMN. Untuk urusan kemanusiaan harusnya tagihan itu ditiadakan. Atau paling tidak menjadikan beban tagihan sebagai corporate social responcibility (CSR) perusahaan. Terlebih dalam situasi kebencanaan.
“Saya tegaskan ya, dari seluruh BUMN disini, cuma PLN yang sama sekali belum ada CSR dalam kaitan kebencanaan ini. BUMN lain, itu menyalurkan CSR berupa sumbangan kepada pengungsi,”semprot Iskandar.
(mdi/palu ekspres)
