PALU EKSPRES, PALU- Penyintas bencana yang menempati hunian sementara (Huntara) boleh bernafas lega sekaitan dengan beban pembayaran listrik. Pemerintah dan PLN sepakat menerapkan pembayar listrik dengan tarif sosial bagi mereka dengan daya 450 va.
Tarif sosial ini lebih rendah ketimbang tagihan listrik rumah tangga atau reguler lainnya.
Tarif sosial hanya dikenakan tagihan sebesar Rp326 per kwh. Sementara tarif rumah tangga dengan daya 450 (subsidi) dikenakan tarif Rp414per kwh. Sedangkan tarif rumah tangga dengan daya 900va tarifnya Rp1.300per kwh.
Manager PT PLN (Persero) Area Palu, Abbas Saleh, menjelaskan, kesepakatan untuk memberi tarif sosial itu melalui jalan panjang. Sebab PLN tidak memiliki kewenangan terhadap kebijakan tersebut.
Penerapan tarif sosial berawal dari surat permohonan Gubernur Sulteng masing-masing ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta General Manager PT PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) pada tanggal 27 November 2018.
Gubernur bermohon penyambungan meteran listrik seluruh Huntara dengan daya 450va.
Permohonan ini kemudian direspon pihak Kementerian ESDM. Melalui surat balasan ESDM pada tanggal 5 Desember 2018, Gubernur kemudian diundang untuk membahas permohonan itu pada 11 Desember 2018.
“Kami bersama general manager PLN Suluttenggo itu hadir bersama gubernur dalam pembahasan itu,”ungkap Abbas Saleh, Rabu 20 Februari 2019.
Dalam pembahasan itu, Direktorat Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM menjelaskan, Kota Palu sebenarnya tidak dapat dimasukkan sebagai daerah penerima manfaat tarif sosial. Karena Palu tidak termasuk daerah terdepan, terluar atau tertinggal (3T). Sesuai Peraturan Presiden (Pepres) 131 tahun 2015, daerah tertinggal di Sulteng hanya Kabupaten Donggala dan Sigi.
Kemudian sesuai Peraturan ESDM nomor 32 tahun 2018, sambungan listrik tarif sosial juga sebenarnya hanya diberikan bagi keluarga miskin dan kurang mampu yang namanya tercatat dalam data terpadu.
“Nah untuk penghuni Huntara sebenarnya tidak semuanya keluarga tidak mampu,”jelasnya.
Akan tetapi menurut Abbas, kebuntuan itu diretas pihak PT PLN.
Dalam pembahasan, PLN kemudian menyanggupi untuk tetap melakukan penyambungan listrik Huntara di Palu, Sigi dan Donggala dengan daya 450va sekaligus dengan tarif sosial atas nama pemerintah provinsi. Meski ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi untuk tarif sosial itu.
Dari situ kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan penyambungan baru daya 450va atas nama pemerintah provinsi kepada PT PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Palu.
“Inilah kemudian yang kami PLN Area Palu tindak lanjuti sampai saat ini,”sebutnya.
Sedangkan biaya penyambungan baru paparnya, sesuai kesepakatan juga tidak dibebankan kepada masyarakat atau korban yang menempati Huntara.
Biaya penyambungan ditanggung sepenuhnya oleh PUPR dan rekanan.
Abbas lebih jauh menjelaskan, sampai 15 Februari 2019, sudah sekitar 1.757 bilik Huntara yang tersambung meteran listrik. Seluruhnya sudah menyelesaikan biaya penyambungan.
Sebanyak 2.436 bilik diantaranya sudah melakukan pembayaran namun belum tersambung meteran. Ini lantaran pihaknya masih menunggu distribusi meteran.
“Hanya terkendala belum datangnya material meteran kwh. Tapi ini secepatnya akan kami pasang,”ucapnya.
Sesuai data, jumlah bilik Huntara dari PUPR lanjut Abbas sebanyak 6.344 bilik.
Itu dari total unit Huntara yang telah terbangun sebanyak 488 unit.
Dari total jumlah bilik itu, sebanyak 2.151 bilik diantaranya dalam proses pembayaran penyambungan.
“Intinya PLN Palu tinggal menunggu pengiriman material. Insyaallah dalam waktu dekat seluruh unit yang telah ditempati masyarakat bisa segera tersambung dan menyala,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
