PALU EKSPRES, PALU– Rapat kerja nasional (Rakernas) program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) digelar di Istana Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla, Senin 25 Februari 2019.
Rakernas yang dirangkai dengan simposium nasional memasuki era revolusi 4.0 dihadiri seluruh kepala Perwakilan BKKBN September Indonesia, termasuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Tenny C Soriton.
Rakernas digelar untuk memperkuat kemitraan BKKBN dalam memaksimalkan program KKBPK yang semakin berat tantangannya. Tantangan itu antara lain terkait penurunan angka kelahiran, peningkatan kesertaan ber-KB metode modern, penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang isu kependudukan, serta menurunnya Keluarga Pra-Sejahtera.
Untuk menjawab tantangan tersebut, BKKBN tidak sendiri, namun juga diperlukan penguatan sinergitas, komitmen, dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mitra kerja di seluruh tingkatan wilayah dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang disusun dalam RPJMN 2015 – 2019.
Rakernas dilakukan untuk memastikan seluruh arah dan kebijakan serta strategi pemerintah yang disusun dapat terlaksana dengan terarah, efektif dan efisien dalam pencapaian target/sasaran RPJMN 2015 – 2019.
Rakernas KKBPK tahun 2019 kali ini mengambil tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas”, dan Simposium Nasional tahun 2019 dengan tema “Tantangan program KKBPK di era revolusi Industri 4.0.
Wapres Jusuf Kalla mengaku mendukung penuh kegiatan tersebut. Karenanya kata Wapres perlu dilakukan telaah dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah dijalankan BKKBN seiring dengan family 4.0.
“Peningkatan akses dan kualitas, Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi termasuk melalui Kampung KB, peningkatan kapabilitas dan SDM pengelola program KKBP.
Penyediaan data informasi kependudukan dan keluarga berkualitas. Serta terlibat secara aktif dalam pergaulan dunia sehingga diperoleh pertukaran informasi terkini terkait era 4.0.” jelas Jusuf Kalla memberikan arahan saat membuka Rakernas.
Sekretaris Utama BKKBN RI, Nofrijal, dalam laporannya menjelaskan, sasaran strategis BKKBN yang harus dicapai dalam Renstra Tahun 2015 – 2019 antara lain, menurunkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk ( LPP ) dari 1,38 persen per tahun pada tahun 2015 menjadi 1,21persen per tahun pada tahun 2019.
Menurunkan Total Fertility Rate ( TFR ) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 persen tahun 2015 menjadi 2,28 persen tahun 2019.
Meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate ( CPR ) semua metode dari 65,2persen menjadi 66persen.
Kemudian menurunkan kebutuhan ber KB tidak terlayani / Unmet Need dari jumlah pasangan usia subur dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019.
Menurunnya Age Spesifik Fertility Rate ( ASFR ) dari 46 pada tahun 2015 menjadi 38 per 1000 perempuan kelompok Umur 15 – 19 tahun pada tahun 2019 dan menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan pada Wanita usia subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen pada tahun 2019.
BKKBN menurutnya perlu berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menyusun, mengembangkan dan menindaklanjuti berbagai kebijakan dan strategi program KKBPK.
Sehingga pelaksanaan dan kegiatannya dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat baik perkotaan maupun pedesaan. Termasuk masyarakat kurang mampu yang bertempat tinggal di wilayah padat penduduk, wilayah nelayan, daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan sebagainya,”harapnya. (*/mdi)
