PALU EKSPRES, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun materi yang diuji yakni soal ketentuan pindah memilih atau pengaturan daftar pemilih tambahan (DPTb)
?Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengaku tidak mempermasalahkan adanya uji materi tersebut. Karena memang semua masyarakat Indonesia uang sudah memenuhi kriteria berhak memilih calonnya di Pemilu 2019.
“Kalau memang ada pihak lain yang sudah memasukkan, dan kami rasa pandangannya isinya sama dengan kami,” ujar Arief di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (1/3/2019).
Arief berharap sidang uji materi ini bisa cepat dimulai. Pasalnya saat ini sudah mepet dan sangat mendekati hajatan Pileg dan Pilpres, 17 April 2019 ini.
“Maka, proses persidangannya juga dibutuhkan berlangsung dengan cepat. Karena, setelah diputuskan, KPU juga punya pekerjaan lain untuk menindaklanjuti dan menyediakan kebutuhan surat suara,” katanya.
Sekadar informasi, polemik ini bermula ada pesantren kemudian universitas dan Istitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang terancam tidak bisa memilih. Hal itu karena terlalu banyak para santri dan mahasiswa yang melakukan pindah TPS. Padahal KPU menyediakan surat suara cadangan sebanyak dua persen di setiap TPS.
Atas dasar itu, mahasiswa Bogor bernama Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga mengajukan uji materi atau judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Mereka merasa keberatan atas ketentuan pindah memilih atau pengaturan daftar pemilih tambahan (DPTb) yang termuat dalam Pasal 210 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu ini. Mereka tidak bisa mengurus pindah memilih ke Kabupaten Bogor dan terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019.
(gun/jpc)
