PALU EKSPRES, PARIGI– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, Rabu 6 Maret 2019, mengundang oknum anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parimo, untuk dimintai keterangan terkait nama yang bersangkutan masih tercantum dalam kepengurusan partai politik (Parpol).
Divisi Penindakan dan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Parimo, Iskandar Mardani mengatakan, yang bersangkutan hadir berdasarkan undangan. Kehadirannya tepat pada waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan, dan itu bagian dari investigasi.
“Jadi beliau datang dan kita mengkonfirmasi, memvalidkan dokumen-dokumen yang ada karena, dokumen selama ini kan, yang kita terima itu yang tidak langsung,” kata Iskandar yang ditemui di kantornya, Rabu 6 Maret 2019.
Iskandar mengatakan, hasil konfirmasi tersebut selanjutnya akan kembali dibahas pada saat rapat bersama pimpinan, dalam hal ini dengan ketua Bawaslu Parimo.
“Karena kita akan mengkonfirmasi dokumen dan memvalidasi dokumen yang ada, apakah betul yang bersangkutan telah mengundurkan diri, dan apakah betul atau tidak yang bersangkutan sudah menerima surat keterangan dari partai bahwa tidak lagi menjadi anggota atau pengurus,” jelas Iskandar.
Menurut dia, dokumen tersebut sudah diterima pihak Bawaslu, tinggal dinilai lagi oleh Bawaslu.
Mengenai hasil pernyataan yang bersangkutan lanjutnya, itu belum bisa dibeberkan.
“Belum bisa, nanti di hasil investigasi karena pernyataan itu mengikut dengan keabsahan dokumen. Nanti pada saat investigasi itu bagaimana hasilnya, karena hasil nantinya ada dua, apakah kita tindaklanjut atau tidak. Tapi ini keputusannya di pimpinan, jadi keputusannya diplenokan dulu,” katanya.
Ia mengatakan, rapat pleno terkait hal ini, akan di gelar pada hari Jumat.
“Insya Allah paling lambat hari Jumat. Jadi, hari Jumat kita pleno, dan Senin sudah ada hasil perkembangannya,” ujarnya.
Ketika ditanya, soal pertanyaan apa saja yang dilontarkan kepada yang bersangkutan. Ia mengatakan, hanya terkait validasi dokumen yang ada.
“Karena ini kan, dua masalah, yang pertama diduga namanya dalam SK, kemudian yang kedua, adalah bentuk dukungan di verifikasi faktual parpol,” ungkapnya.
(asw/palu ekspres)
