PALU EKSPRES, PALU– Aksi penjarahan yang terjadi paska bencana di Kota Palu bakal berbuntut panjang. Perusahaan serta pelaku usaha yang memiliki toko maupun outlet yang menjadi korban memutuskan untuk menempuh langkah hukum atas penjarahan tersebut.
Langkah hukum yang ditempuh adalah menggugat Pemerintah Republik Indonesia (RI). Lima pihak yang dinilai bertanggung jawab sebagai tergugat yaitu Presiden RI Joko Widodo sebagai tergugat 1.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kapolri Cg Kapolda Sulteng, Mendagri Cq Gubernur Sulteng. Menteri Keuangan RI juga diseret sebagai turut tergugat.
Gugatan itu dimohonkan sedikitnya sembilan perusahan dan pelaku usaha ke Pengadilan Negeri Palu. Yakni, PT Bumi Nyiur Swalayan. PT Varia Kencana, PT Aditya Persada Mandiri, Jusuf Hosea, Agus Angriawan, Donny Salim, Iwan Teddy, Sudono Angkawijaya dan Akas Ang.
Para penggugat menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Muslim Mamulai dan Associates. Dengan ketua tim kuasa hukum Muslim Mamulai beserta anggota tim masing-masing Sahrul, Sutanto Saganta dan Abdul Rajab. Gugatan telah teregisterasi di Pengadilan. Negeri Palu dengan nomor 21/Pdt.G/2019.PN Pak tanggal 8 Maret 2019.
Muslim Mamulai kepada wartawan menjelaskan, sedikitnya 16 materi gugatan akan mereka ajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Palu.
Alasan itu antara lain bahwa para penggugat merupakan pelaku berbagai bidang usaha seperti ritel atau distributor consumer goods, elektronik serta usaha francihidan.
Sebagai pelaku usaha para penggugat turut berkontribusi dalam menggerakkan roda perekonomian dalam memenuhi kehidupan dan sebagai penyedia lapangan pekerjaan.
Sebagai subyek hukum yang punya hak untuk memperoleh rasa aman. Sebaliknya negara berkewajiban memberi pelayanan berupa rasa aman dan kenyamanan.
Dia menjelaskan kerusakan akibat bencana telah memicu kepanikan dan kekacauan akibat dampak bencana. Kepanikan itu berujung anarkis kemudian melakukan aksi penjarahan yang terjadi rentan waktu 29 September sampai dengan 7 Oktober 2018.
“Dalam situasi demikian semakin meluas dan massif. Namun pemerintah dan aparat keamanan tidak sigap melakukan langkah pencegahan untuk menstabilkan kekecauan,”jelas Muslim, Jumat pekan lalu.
Pemerintah terangnya malah bersikap permisif dengan munculnya statmen Mendagri RI Tjahjo Kumolo yang memberikan sinyal membolehkan penjarahan.
Statemen itu disiarkan Kompas TV pada tanggal 30 September 2018 yang menyebut” sementara menunggu bantuan yang akan tiba, masyarakat dapat memanfaatkan stok makanan yang tersedia di toko toko di lokasi gempa. Nantinya pembayaran akan dilakukan pemerintah.
Statmen Mendagri kemudian terkonfirmasi melalui pernyataan Menkopolhukam melalui siaran TV Inews pada tanggal 30 September 2018. Yang intinya menyebut “bahwa memang ada suatu kebijakan yang membolehkan mereka mengambil tetapi akan dibayar oleh pemerintah untuk memudahkan mereka mendapatkan distribusi makanan cepat saji.
Statmen keduanya jelas Muslim tanpa mendapat persetujuan pemilik. Akibatnya memicu eskalasi kepanikan menjadi penjarahan secara massif dan meluas karena tidak dibarengi dengan langkah antisipasi oleh aparat keamanan maupun pemerintah daerah.
Dia menjelaskan, Presiden RI Joko Widodo dalam gugatan ini ditempatkan sebagai tergugat 1. Dengan pertimbangan karena Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah. Sebagaimana pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
“Dalam perkara aquo, Menteri Keuangan ditarik sebagai turut tergugat agar dikemudian hari tunduk dan patuh terhadap isi amar putusan,”jelas Muslim.
Terlepas adanya statemen Mendagri dan Menkopolhukam, para tergugat setidak-tidaknya dalam rentan waktu 29 September – 7 Oktober 2018 belum bekerja maksimal sesuai mandat yang diberikan peraturan perundang-undangan. Atau lalai dalam menjaga keamanan yang berakibat terjadinya penjarahan yang merugikan para korban.
Selain itu para tergugat juga dinilai lamban mengantisipasi meluasnya askalasi penjarahan serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Bersikap diskriminatif dalam melindungi dan mengamankan, sebab pemberian keamanan bagi para pelaku usaha tidak merata.
“Sebagian usaha ritel masih utuh tidak terjarah karena adanya perlindungan aparat keamanan. Mislanya ritel Carrefour dan Palu Mitra Utama di Kota Palu,”urainya.
Selanjutnya papar Muslim, jika merujuk pada prinsip restitusi Pemukiman dan properti (pinheiro principles), pemerintah harusnya wajib mengambil langkah khusus untuk mencegah penghancuran atau penjarahan harta kekayaan paska bencana alam.
“Dalam dokumen united nation tersebut, ditegaskan bahwa negara harus melindungi harta kekayaan yang ada untuk mencegah penguasaan sewenang-wenang dan ilegal.
Terutama yang ditinggal pemiliknya karena bencana,”tegasnya.
Dalam gugatan, negara dianggap lalai dan lambat mengantisipasi kerawanan keamanan. Yang menyebabkan tidak adanya perlindungan terhadap aksi penjarahan.
Perbuatan demikian lanjut Muslim adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechmatige overheids dead). Sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata yang menyebut, tiap tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
Adapun kerugian materil yang dialami seluruh korban penjarahan sebesar Rp87,3 miliar lebih. Sedangkan kerugian Inmateri sebanyak Rp45 miliar.
“Kerugian Inmateri disini karena hilangnya rasa aman dan nyaman serta perasaan trauma psikis akibat penjarahan,”jelasnya lagi.
Dalam gugatannya, para penggugat tambah Muslim, memohon PN Palu menghukum tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil dan Inmateri yang dialami para korban penjarahan.
“Karena ini perbuatan melawan hukum,”pungkasnya.
(mdi/palu ekspres)
