PALU EKSPRES, JAKARTA – Di kalangan honorer K2 ramai dibahas rencana silaturahmi nasional (Silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo. Silatnas yang bakal digelar Maret ini, disebut-sebut menjadi momentum penting bagi ratusan ribu honorer K2.
Sebab, kabarnya presiden akan mengumumkan adanya Keppres pengangkatan honorer K2 menjadi PNS.
Informasi menyebar secara masif ini, membuat sebagian honorer K2 percaya. Sebagian lagi menilai itu hanya isu dan tidak masuk akal.
“Orang yang berakal sehat pasti tidak akan percaya. Bagaimana bisa ada Keppres di bulan ini sementara pemerintah gencar menjadikan honorer K2 menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” kata Munir Qu, pengurus Honorer K2 Indonesia kepada JPNN, Senin (11/3/2019).
Munir menyebut, itu sebagai propaganda untuk menjaring suara honorer K2. Dia yakin pemerintah sudah bisa menebak berapa kekuatan honorer K2.
Senada itu Andi Subakti mengungkapkan, isu akan keluarnya Keppres saat Silatnas yang didengungkan sebagian honorer sangat menyesatkan. Tidak mungkin Keppres bertentangan dengan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperjelas melalui PP 11/2017 tentang Manajemen PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Apalagi saat ini sebagian honorer K2 sudah ikut tes PPPK dan menunggu pengumuman kelulusan.
Bila pemerintah peduli dengan nasib honorer tidak perlu Silatnas untuk mengeluarkan aturan yang menolong nasib ratusan ribu honorer K2.
“Untuk apa Silatnas? Apa hanya untuk kepentingan segelintir orang agar dianggap sudah sukses melaksanakan tugas melakukan propaganda,” ucapnya.
Dia pun mengimbau agar honorer K2 tidak menelan mentah-mentah informasi yang diperoleh. Status PNS memang dambaan honorer K2 tapi harus tetap mengedepankan akal sehat.
(esy/jpnn)
