PALU EKSPRES, JAKARTA – Pengamat menilai batas bawah tarif ojek online yang akan ditetapkan pemerintah dalam waktu dekat idealnya adalah sebesar Rp 2 ribu per kilometer. Artinya naik Rp 600 (sekitar 43 persen) dari tarif rata-rata saat ini sebesar Rp 1.400 per kilometer, yang merupakan nilai tengah batas bawah tarif Gojek (Rp 1.600 per kilometer) dan Grab (Rp 1.200 per kilometer).
Angka ini muncul berdasar kajian Research Institute of Socio Economic Development (RISED) terhadap faktor kemampuan membayar, bahwa pengeluaran tambahan per hari yang bisa ditoleransi oleh kebanyakan konsumen (sekitar 71 persen) tak melebihi Rp 5 ribu. Dengan jarak tempuh rata-rata konsumen per hari sebesar 8,8 kilometer, berarti kenaikan tarif ideal adalah maksimal Rp568 per kilometer, sehingga batas bawah tarif naik menjadi Rp 1.968 per kilometer.
“Kenaikan tarif idealnya dibulatkan saja menjadi Rp 600 per kilometer, sehingga batas bawah tarifnya menjadi Rp 2 ribu per kilometer. Saya rasa kenaikan ini juga cukup signifikan menguntungkan bagi mitra pengemudi,” kata pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal, di Jakarta, Senin (11/3/2019).
Belum lagi dengan adanya penerapan dynamic pricing (pentarifan dinamis) oleh aplikator berdasarkan algoritma big data yang memberikan tarif terbaik buat mitra pengemudi. Artinya tarif akan menyesuaikan secara dinamis, tergantung pada waktu, tempat, dan tinggi rendahnya permintaan serta penawaran yang tersedia.
Hingga saat ini, besaran batas bawah tarif yang akan dipertimbangkan oleh pemerintah berada di kisaran Rp 2.400-3 ribu per kilometer. Batas bawah tarif Rp 3 ribu merupakan tuntutan komunitas ojek online Gabungan Aksi Roda Dua (Garda).
Jika mengikuti keinginan mitra pengemudi agar pemerintah mematok tarif batas bawah Rp 3 ribu per kilometer, maka mayoritas konsumen sangat berpotensi beralih ke moda transportasi lain yang lebih murah. Termasuk UMKM yang saat ini semakin banyak memanfaatkan jasa pengantaran barang menggunakan ojek online.
“Alih-alih mendapatkan kenaikan pendapatan, mitra pengemudi justru akan menanggung efek negatif dari berkurangnya konsumen. Ini jelas tidak baik bagi ekosistem yang sudah terbangun,” katanya.
Ia memahami kehendak untuk lebih mensejahterakan mitra pengemudi, tetapi jangan sampai pengaturan tarif ini malah diputuskan gegabah sehingga berdampak negatif bagi ekosistem. Seluruh pihak harus paham bahwa kelangsungan bisnis digital ini melibatkan sejumla variabel dalam ekosistem.
Variabel di dalam ekosistem tersebut adalah aplikator, mitra pengemudi, konsumen, dan pemerintah selaku regulator. Semua saling berkaitan dan harus bisa berjalan selaras beriringan, agar ekosistem yang sudah terbangun baik tetap bisa terjaga.
“Jadi, ketika satu variabel dalam ekosistem ini terganggu, maka efek negatifnya langsung terasa pada keseluruhan ekosistem,” kata Fithra.
(jpc)
