Drs. Nursalam, MM. (DOK.) Kualitas Guru Menentukan Mutu Pendidikan PALU,PE- Guru adalah komponen penting dari seluruh rangkaian proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari perbaikan kualitas guru sendiri melalui dukungan sarana dan prasaran fisik yang baik. Namun sarana dan prasarananya baik juga belum tentu mendukung kualitas guru. Jika mental gurunya rusak, maka bisa kontraproduktif terhadap mutu pendidikan itu sendiri. Idealnya guru baik didukung pula sarana dan prasarana yang bagus. Demikian pendapat Ketua PGRI Sulteng Nursalam dalam melihat dinamika pendidikan dan tenaga kependidikan di tanah air. Upaya pemerintah terhadap peningkatan kualitas guru menurutnya memang telah maksimal. Pemerintah bahkan pada tahun 2004 mentetapkan guru sebagai profesi. Sebelumnya perbaikan dan perhatian pemerintah terhadap nasib guru juga dipertegas dengan terbitnya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Meski begitu, menurut Nursalam kondisi guru secara keseluruhan belum cukup menggembirakan. Komitmen penguasa terhadap guru masih jauh dari harapan. Masih banyak persoalan yang menyelimuti kehidupan tenaga guru saat ini. Persoalan itu diantaranya, jumlah guru sekolah dasar yang belum memadai, meskipun pemerintah meyebutkan Indonesia kelebihan guru. Lembaga pendidikan guru perlu rekonstruksi agar mampu menghasilkan guru yang berkompeten. Seleksi guru sering dilakukan dengan tidak berbasis mutu, distribusi yang tidak merata, pembinaan profesi yang tidak jelas, termasuk kesejahteraan guru non PNS yang memprihatinkan. “Bahkan fakta yang terjadi belakangan, perlindungan guru jauh dari memadai serta jaminan hari tua guru yang belum nampak,”kata Nursalam. Posisi guru saat ini menurutnya dalam posisi lemah dari berbagai aspek. Maka untuk itu perlu adanya suatu upaya perubahan dengan sistematis dan baik. Guru harusnya bersatu membangun kekuatan. Sebab dengan kekuatan otomatis melahirkan kemenangan. “Namun kekuatan yang tidak efektif pun dapat menimbulkan kerusakan dan kekalahan,”ujarnya. Melalui PGRI, guru seharusnya bersatu dan membangun kekuatan, selalu berusaha mewujudkan PGRI sebagai organisasi profesi guru Indonesia yang memiliki strategi perjuangan demi mewujudkan guru profesional,sejahtera,terlindungi dan bermartabat. Dalam anggaran dasar-anggaran rumah tangga (AD-ART), tujuan PGRI sudah sangat jelas. Pasal 6 menyebutkan mewujudkan cita-cita proklamasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berperan akktif mencintai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Mengembangkan dan melaksanakan sistem pendidikan nasional, mempertinggi kesadaran dan sikap guru, menjaga,memelihara, membela serta meningatkan harkat martabat melalui peningkatan kesejahteraan dan kesetiakawanan. PGRI berwenang menetapkan dan menegakkan kode etik, memberikan bantuan hukum,memberikan perlindungan profesi, pembinaan dan pengembangan profesi dan memajukan pendidikan nasional. Untuk itu, sebagai bentuk kepedulian PGRI maka melalui momen peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 71 tahun ini pihaknya menetapkan sejumlah usulan yang menjadi arah kebijakan PGRI Sulteng. Upaya perjuangan guru dan seluruh tenaga kependidikan negeri maupun swasta. Usulan itu diantaranya meminta pemerintah menambah dan mengangkat PNS guru tingkat TK dan PAUD serta mencabut edaran MenPAN –RB tentang larangan penempatan guru PNS di TK/PAUD dan sekolah swasta. Penambahan TK negeri minimal satu TK/PAUD setiap kecamatan selanjutnya satu setiap desa. Penambahan anggaran untuk TK/PAUD serta anggaran peningkatan kualifikasi, sertifikasi guru, dan mendorong tunjangan profesi termasuk mendesak pemerintah mengeluarkan tentang standar penghasilan minimal bagi pegawai tidak tetap dan honorer. Untuk guru swasta, PGRI mengusulkan adanya kontrak kerja dengan badan penyelenggara pendidikan, pengangkatan sebagai CPNS atau guru tetap, subsidi tunjangan profesi, sertifikasi tunjangan fungsional dan memperoleh TPG, tunjangan khusus bagi guru yang bekerja didaerah khusus, penetapan penghasilan minimal yang disubsidi dalam APBN, serta pengakuan kesetaraan PNS dan pembinaan profesi. Pihaknya juga mengusulkan para guru honorer yang memenuhi syarat dapat segera diangkat sebagai PNS. Bagi yang tidak penuhi syarat tetapi dibutuhkan, maka sedapatnya diangkat menjadi PTT dengan penghasilan minimal. Mengikuti sertifikasi memperoleh TPG, memperoleh tunjangan fungsional dan secara kepegawaian guru honor harusnya disetarakan dengan PNS. Selain itu PGRI mendorong pemerintah memperhatikan tenaga adiministrasi sekolah khususnya mereka yang berstatus honorer. Evaluasi standararisasi sistem mutasi kepala sekolah berikut tunjangannya serta pembinaan dan pelatihan managemen kepemimpinan. Pihaknya kata Nursalam mendesak pemerintah melakukan kajian dan evaluasi otonomi daerah pendidikan secara komprehensif dan melibatkan pakar pendidikan. Apakah otonomi atau sentralisasi masih dibutuhkan saat ini. Nursalam berharap arah kebijakan PGRI itu mendapat dukungan penuh dari seluruh guru maupun pengurus PGRI. Keberhasilan strategi perjuangan PGRI dalam mencapai tujuan itu menurutnya sangat bergantung pada semangat kebersamaan antara pengurus dan anggota. “Kerja pengurus dan anggota akan sangat penting dalam perjuangan itu. Nasib guru hanya akan berubah jika guru bekerja cerdas dan berikthiar keras untuk mengubahnya menjadi lebih baik sebagaimana yang diharapkan bersama,” demikian Nursalam.(mdi)
PGRI Usul PNS-kan Guru Honor
