PALU EKSPRES, JAKARTA – Koordinator Honorer K2 Jawa Timur Munir Qu menyoroti debat cawapres tadi malam. Menurut dia, Cawapres nomor urut 01 Kiai Ma’ruf Amin sangat membanggakan instrumen data pokok pendidikan (Dapodik) untuk mengawasi dana transfer daerah. Namun, dia lupa memikirkan nasib pengelola Dapodik.
“Sadar enggak sih, selama ini yang isi Dapodik itu operator sekolah yang statusnya honorer. Kenapa banggain Dapodik tapi tidak memikirkan kesejahteraan tenaga kerjanya,” ujar Munir kepada JPNN, Senin (18/3/2019).
Dia mengklaim, 800 ribu operator sekolah dasar adalah guru honorer. Selain mengajar, guru honorer juga diberikan beban mengisi Dapodik.
Sementara gaji guru honorer sangat tidak manusiawi Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu. Sayangnya, Kiai Ma’ruf tidak menyinggung peran honorer K2 dalam urusan dapodik.
“Kok enggak sadar gitu ya. Ini tandanya enggak paham masalah pendidikan. Honorer K2 disepelekan padahal kami ini yang kerjanya ganda,” kritiknya.
Bhimma, koordinator Honorer K2 Indonesia menegaskan, Dapodik itu produk aplikasi kebijakan Presiden SBY melalui Surat Edaran Mendikbud Muhammad Nuh sesuai Instruksi Menteri No 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pendataan. Pascalahirnya Dapodik maka lahirlah nama operator sekolah yang sampai saat ini regulasinya masih belum jelas.
“Jadi sebenarnya Dapodik itu bukan instrumen baru. Bagi kami, harusnya yang diperhatikan itu kesejahteraan dan kejelasan status honorer yang mengelola data Dapodik,” tandas Bhimma.
(esy/jpnn)
