PALU EKSPRES, PALU – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu menggeser peruntukan anggaran dalam APBD 2018 sebesar Rp63,5miliar lebih untuk membiayai penanganan pada masa darurat transisi paska bencana.
Pergeseran APBD tersebut diambil dari sedikitnya delapan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Palu.
Antara lain dari dinas pendidikan sebesar Rp610juta untuk pengadaan meja belajar lipat, pakaian seragam siswa SD dan SMP korban tsunami dan likuifaksi.
Dinas kesehatan Rp1 miliar lebih untuk pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Pada dinas sosial sebesar Rp37,3 miliar lebih untuk jasa petugas dapur umum, cetak kartu pengungsi, bantuan bencana kepada masyarakat, bantuan masa transisi ke pemulihan.
BPBD sebesar Rp709,9 juta untuk honorarium posko masa transisi ke pemulihan dan belanja bahan bakar minyak. Dinas PU Palu sebesar Rp1 8,3 miliar lebih untuk rehabilitasi jalan akibat bencana di Kelurahan Petobo, wilayah barat dan timur Kota Palu. Pembangunan sumur bor, sarana prasarana air bersih, normalisasi/penguatan tebing sungai.
Dinas perhubungan Rp275 juta untuk pengadaan bangunan bambu tidak bersuar dan pengadaan rambu rambu lalulintas terdampak bencana.
Dinas lingkungan hidup Rp75 juta untuk pembangunan tembok penahan longsor pekuburan massal korban bencana di TPU Poboya.
Dinas perumahan dan kawasan pemukiman sebesar Rp5,2miliar lebih untuk pembangunan MCK dan flooring di shelter pengungsian, pemasangan jaringan listrik di shelter, pemeliharaan lampu PJU dan penyediaan kayu untuk rumah.
Perbesar anggaran disejumlah OPD itu dibacakan Wali Kota Palu Hidayat dalam sidang paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) APBD tahun 2018, Senin 18 Maret 2018.
Selain itu kata Hidayat, untuk memenuhi pembiayaan masa tanggap darurat ke pemulihan, Pemkot Palu juga menggunakan anggaran dari dana tak terduga sebesar Rp1,6 miliar lebih serta anggaran pada Badan Penganggulang Bencana Daerah (BPBD) Palu.
“Secara rinci pembiayaan penanganan paska bencana diuraikan secara lengkap dalam BAB VI buku LKPj tahun 2018,” jelas Hidayat.
Dalam laporannya, Hidayat juga menyampaikan pendapatan Pemkot Palu tahun 2018 sebesar Rp1,3 triliun lebih yang direalisasikan Rp1,2triliun lebih atau sebesar 96,68 persen.
Belanja tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp1,4triliun lebih. Dan belanja ini terealisasi Rp1,5 triliun lebih atau 81,43 persen sebelum audit BPK RI
Untuk melaksanakan visi misi Pemkot Palu dialokasikan sejumlah anggaran untuk pendidikan sebesar Rp363 miliar lebih atau 26,75persen.
Aliansi pendidikan ini kata Hidayat lebih besar dari amanat undang-undang tentang sistem pendidikan yang hanya sebesar 20persen dari APBD.
Kemudian urusan kesehatan sebesar Rp284,7 miliar lebih. Atau 20,20 persen. Anggaran urusan kesehatan inipun melewati target yang ditetapkan undang-undang kesehatan yakni hanya sebesar Rp10 persen dari APBD.
Urusan pekerja umum dan penataan ruang tahun 2018 yang dikelolah dinas pekerjaan umum sebesar Rp212,4 miliar lebih. Antara lain digunakan untuk peningkatan jalan sepanjang 14,917,96meter.
Pemasangan paving pedestrian dan pembangunan drainase dalam zona penerima dan olah raga serta seni budaya di kawasan hutan kota.
Pembangunan 1 unit jembatan, perencanaan teknis pembangunan jembatan Palu 4, pemeliharaan jalan sepanjang 6,149 meter serta pembangunan bundaran tugu nol kilometer Palu.
Pada urusan perumahan rakyat, dialokasikan anggaran Rp86,6miliar lebih. Untuk pembangunan jalan lingkungan sumur dalam, dainase lingkungan dan PJU serta terbitnya dokumen perencanaan PSU perumahan BTN Laosani. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat miskin. Pengurangan kawasan kumuh di kelurahan dan pembangunan sarana prasarana kawasan pemukiman.
(mdi/palu ekspres)
