PALU EKSPRES, PARIGI– Divisi Sengketa Pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, Mohamada Rizal mengimbau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parimo agar mengoptimalkan sosialisasi penggunaan kartu tanda penduduk (KTP), serta identitas lainnya sebagai syarat mutlak dalam menggunakan hak pilih pada pemilihan umum tahun 2019.
Menurut dia, untuk menjaga hak pilih warga Negara Indonesia (WNI) termasuk masyarakat Parigi Moutong, KPU harus dapat mengoptimalkan data pemilih dan lebih memperhatikan hak pilih setiap warga negara.
“Saat ini Bawaslu Parimo terus berupaya melakukan pencegahan, hal ini dilakukan untuk menjaga hak pilih warga yang menjadi syarat mutlak saat mendatangi TPS,”kata Rizal yang ditemui usai menghadiri rapat pleno terbuka penetapan DPTAb di KPU, Selasa 19 Maret 2019 sore.
Dijelaskannya, sesuai Undang-undang No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang hak warga Negara untuk memberikan hak pilih yang selanjutnya dibuatkan aturan teknis melalui Peraturan KPU No. 3 Tahun 2109, pasal 7 ayat 2 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Bahkan dalam pengawasan pemilu 2019, telah diatur melalui Perbawaslu No. 1 Tahun 2019 pasal 14 ayat huruf n.
Ia juga menyampaikan imbauan secara lisan kepada KPU hingga jajaran tingkat bawah yakni, PPK, PPS, dan KPPS agar dapat melakukan sosialisasi Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 tersebut. Sehingga warga yang memiliki hak pilih dapat menggunakannya sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
“Harus ada sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat jangan sampai mereka tidak mengetahui,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketika menggunakan hak pilihnya, setip warga yang memegang C6 atau form A5 saat mendatangi TPS, diwajibkan membawa KTP elektronik. Apabila belum memiliki, cukup menunjukkan identitas lainnya berupa surat keterangan yang dikeluarkan Dukcapil atau kartu keluarga. Bahkan SIM dan Paspor juga dapat digunakan.
Sehingga diharapkan kepada penyelenggara pemilu baik PPK dan Panwascam di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, dapat bekerjasama untuk menyukseskan pesta demokrasi tahun 2019.
(asw/palu ekspres)
