PALU EKSPRES, JAKARTA– Penugasan kepada Bulog mengimpor bawang putih dipandang sulit dilakukan BUMN itu sendirian mengingat keterbatasan permodalan. Setidaknya ada dua permasalahan yang dikritisi dari kebijakan impor bawang putih kepada Bulog.
Ekonom Universitas Indonesia (UI), Lana Soelistianingsih berpandangan keterbatasan dana akan menyulitkan Bulog untuk melakukan impor dengan dana sendiri. Karena kendala itu, dikhawatirkan Bulog akhirnya mengalihkan hak impornya kepada pihak lain.
Ia tak menampik memang selama ini Bulog berperan sebagai stabilisator untuk komoditas-komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Namun peran Bulog harus lebih diarahkan sebagai evaluator, bukan sebagai pelaku impor langsung,” ujar akademisi ini kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Lana juga menyarankan pada pemerintah tetap harus menetapkan harga eceran tertinggi terhadap komoditas khususnya pertanian. Tujuannya, agar siapa pun pihak yang mengimpor berupaya tinggi mencari harga rendah agar nilai jual komoditas terkait di pasaran tidak melambung.
Pengamat ekonomi Prof. Didik J Rachbini melihat saat ini kapasitas Bulog sudah sangat menurun sehingga akan tidak mampu untuk mengurus bawang putih. Karena ketidakmampuan dana tersebut, ia pun meyakini Bulog akan meminta bantuan swasta untuk melakukan impor komoditas tersebut. Kinerja penyerapan padi petani pun tak menggembirakan.
Ia menyarankan Bulog fokus saja kepada komoditas utama, yaitu beras, mengingat kapasitas dananya yang terbatas.
Menurutnya, saat ini impor bawang putih memang diperlukan mengingat tidak cukupnya suplai bawang putih dari petani-petani lokal. Namun, ia melihat lebih baik impor untuk komoditas ini dibiarkan berjalan bebas, tanpa ada proses penunjukan.
Sebaliknya, dalam pemberitaan, Perum Bulog menyebutkan, sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 500 miliar untuk melaksanakan penugasan impor bawang putih 100 ribu ton dari pemerintah
“Anggaran yang disiapkan untuk 100.000 ton paling tidak sekitar Rp 500 miliar,” kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar Utomo, Minggu (25/3/2019). Kini Perum Bulog masih melengkapi persyaratan administrasi untuk keperluan itu.
(jpc)
