PALU EKSPRES, JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan perlunya membedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan oleh lembaga itu. Pasalanya, masyarakat sudah makin cerdas dan akses informasi sudah mudah dan terbuka.
“Ini era melimpah ruahnya informasi yang luar biasa, jadi tidak ada lagi dominasi informasi,” terang Fadli di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini memaparkan sosial media kini bisa menjadi informasi alternatif yang luar biasa dengan kecepatannya. Fadli menyontohkan, ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016 silam. Kala itu, Donald Trump diprediksi kalah oleh hampir semua lembaga survei.
“Bahkan New York Times mengatakan Hillary Clinton menang 85 persen, Donald Trump hanya dikasih 15 persen, ternyata Donald Trump yang menang,” sambungnya.
Situasi serupa juga terjadi ketika di Pilgub DKI Jakarta, sejumlah hasil survei menempatkan kandidat petahana sebagai pemenang. Namun saat pencoblosan, petahana justru tumbang. Hal lain yang juga patut dikritisi ialah peran lembaga survei yang mestinya independen dan transparan, justru tak tergambarkan di Indonesia.
“Di negeri ini ada kesan lembaga survei sudah menjadi alat kampanye. Meskipun lembaga survei dan lembaga konsunsultan politik dalah dua hal yang berbeda,” paparnya.
Karena, kata dia, kalau lembaga survei berhimpit dengan konsultan politik maka akan ada konflik kepentingan, dia akan menjadikan survei itu sebagai alat propaganda.
“Alat kampanye dari yang membayar dia sebagai konsultan politik,” tandasnya.
Sementara itu terpisah, Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) mengaku resah dengan dengan maraknya survei yang tidak transparan, baik dari aspek metodologi maupun pendanaan.
Dalam hal metodologi, Musni mengkritik lembaga survei yang justru mengarahkan responden agar memilih sesuatu yang sudah di-setting. Meski data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, menurutnya setiap orang, baik itu responden maupun bukan, bisa berubah tergantung konteks dan situasi yang dihadapi.
“Fenomena yang kita saksikan di saat kampanye dengan hasil wawancara saya dengan masyarakat itu sama sekali tidak tercermin dari hasil survey yang ada,” terang Musni di Jakarta, Selasa (26/3/2019).
Selanjutnya dari sisi netralitas, Musni menyebut hasil survei lembaga survei cenderung bias. Terlebih pendanaan survei tersebut juga misterius.
“Jadi dia tidak mandiri, siapa yang mendanai tentu lembaga survei itu dia akan mengikuti yang mendanai,” tandasnya.
(sab/jpc)
