PALU EKSPRES, PALU– Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sulawesi Tengah, akan menurunkan 10 ribu kadernya untuk mengawal tempat pemungutan suara (TPS) pada 17 April 2019.
Ketua GP Ansor Sulteng, Alamsyah Palenga menyatakan, inisiatif itu dilakukan sebagai bentuk dorongan organisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu nanti.
Mengingat kata Alamsyah, beberapa waktu belakangan muncul berbagai isu miring terkait kontestasi politik yang menyebar di media sosial. Isu negatif itu ia nilai bisa memicu keresahan masyarakat yang akhirnya dapat menimbulkan turunnya partisipasi pemilih.
Isu yang menyebar kata dia antara lain adanya gerakan dari kelompok tertentu yang akan membuat kerusuhan dan mengintimidasi masyarakat pada saat hari H Pemilu.
“Belum lagi, adanya gerakan kelompok tertentu yang secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias Golput nasional,”kata Alamsyah, Jumat pekan lalu.
Karenanya dia meminta masyarakat tidak mempercayai isu akan adanya kerusuhan menjelang dan usia Pemilu. Sekaligus tidak perlu khawatir akan adanya intimidasi dari kelompok tertentu.
“Terkait hak pilih, masyarakat tidak perlu ragu menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 nanti,” katanya.
Berangkat dari kondisi itu, maka GP Ansor Sulteng kata Alamsyah akan menurunkan 10 ribu kader untuk membantu Polisi dan TNI mengamankan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS-TPS di 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
“Kami ingin memastikan masyarakat dengan kondisi seperti itu tetap dapat menggunakan hak pilihnya, termasuk yang tidak memiliki kendaraan difasilitasi untuk berangkat ke TPS,” jelas Alamsyah.
Wakil Ketua GP Ansor, Muhammad Kaharu menambahkan, salah satu langkah yang akan ditempuh GP Ansor dalam meningkatkan partisipasi pemilih yakni dengan menurunkan ustadz.
“Para ustad ini kami minta mengisi kutbah Jumatnya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya,” jelas Muhammad.
Ia juga mengajak ormas agama lain yang tergabung dalam gerakan deklarasi Rabu Putih untuk melakukan hal yang sama.
“Silahkan nanti teman-teman agama lain melakukan hal yang sama, mengajak umat menggunakan hak pilihnya,” sebutnya.
Langkah tersebut menurutnya sebagai bentuk perlawanan terhadap gerakan golput nasional yang dilakukan oleh kelompok tertentu, yang dinilai dapat mencederai dan merusak peserta demokrasi yang seharusnya dirayakan dengan kegembiraan dan menyenangkan.
Kepala Biro Dit Bimnas Polda Sulteng, AKBP S Amma, membenarkan adanya gerakan yang dilakukan oleh kelompok tertentu yang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019.
“Ada isu bahwa akan ada Golput nasional sebagaimana yang diungkapkan pengurus GP Ansor,” ungkapnya.
Deklarasi Rabu Putih itu tercatat sebanyak delapan ormas yang tergabung di dalamnya, termasuk Persatuan Mahasiswa Katolik Indonesia Cabang Palu.
(mdi/palu ekspres)
