PALU EKSPRES, JAKARTA– Pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) telah usai. Kini, masyarakat dan para pelaku usaha tinggal menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengumumkan presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih dalam lima tahun ke depan.
Terlepas dari hal itu, ada tantangan yang harus dipikul capres dan cawapres terpilih, khususnya di sektor ekonomi. Tranformasi struktural ekonomi menjadi poin penting yang harus dilakukan.
“Karena masalahnya pertumbuhan ekonomi tertahan di angka 5 persen. Kedua, dari sisi kerentanan ekonomi global juga sangat rentan,” kata Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal kepada JawaPos.com, Minggu (21/4/2019).
Selain itu, pemerintah juga punya tugas untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan neraca perdagang Indonesia. Kuncinya, kata Faisal, adalah dengan mendorong pertumbuhan industri manufaktur.
“Itu melemah karena industri manufakturnya. Itu hal utama yang perlu dibenahi supaya ekonomi kita lebih kuat. Juga dalam hal upaya meningkatkan kesejahteraan dalam penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.
Lapangan kerja, lanjut Faisal, saat ini dianggap masih belum menunjukkan implementasi yang baik. Artinya, selama ini penciptaan lapangan kerja tidak begitu dirasakan oleh masyarakat maupun dampaknya ke perekonomian.
“Yang belum kelihatan adalah penciptaan lapangan kerja yang formal, yaitu dengan mendorong industrinya. Salah satunya industri manufaktur. Kalau itu bagus, lapangan kerja bisa tumbuh tinggi,” ungkapnya.
Selain itu, Faisal menambahkan pembangunan infrastruktur maupun SDM tidak boleh dikorbankan oleh presiden terpilih nantinya. Menurutnya, keduanya harus dibangun secara proporsional.
“Kalau kemaren harus bangun infrastruktur karena tertinggal, sama SDM kita juga tertinggal. Kita ini dua per tiga (anggaran) pendidikannya masih terbawah. Jadi infrastruktur dan SDM juga harus tetap harus dilakukan,” jelasnya.
Faisal juga mendukung upaya pemerintah untuk terus melakukan pengembangan pendidikan vokasi. Namun, dia meminta agar program itu disesuaikan dengan kebutuhan industri dan teknologinya.
“Pendidikan vokasi juga harus, dan harus disesuakna dengan kebutuhan industri dan teknologi ke depan. Jadi bebannya harus sama,” pungkasnya.
(han/jpc)
