ILUSTRASI: Anggota kepolisian bersiaga saat aksi 22 Mei 2019. Foto: Miftahul Hayat/ Jawa Pos
JAKARTA, PE – Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguggat hasil Pemilu 2019. Gugatan pasangan ini dilakukan karena mengklaim adanya kecurangan di hajatan lima tahunan ini.
Saat dikonformasi, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiande mengatakan pihaknya tidak akan mengerahkkan massa ke MK untu mengawal jalannya sidang.
“BPN saya pastikan tidak akan ada pengerahan massa,” kata Andre dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (25/5/2019).
Namun demikian, Andre mengaku tidak bisa memaksa apabila ada massa pendukung Prabowo-Sandi yang mendatangi MK untuk mengawal proses sidang gugatan di lembaga pengunji undang-undang ini.
Andre berujar, apabila ada massa yang datang ke MK sekiranya tidak berbuat anarkis. Sehingga tetap bisa menjaga kedamaian. Tidak seperti pada aksi 21-22 Mei yang berakhir anarkis. “Ada aksi apapun tidak boleh lagi ada tindakan anarkis. Tolong damai dan konsitusional jangan anarkis,” katanya.
Andre menambahkan, gugatan yang dilakukan Prabowo-Sandi ke MK telah membuktikan pasangan nomor urut 02 ini taat kepada konstitusi. Adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2019 ini dilakukan pembuktiannya lewat jalur hukum.
“Langkah BPN Prabowo-Sandi ini adalah langkah konstitusional sesuai dengan komitmen Pak Prabowo dan Bang Sandi,” ungkapnya.
Andre berharap MK bisa memutus seadil-adilnya. Karena BPN saat ini sedang menguji adanya korupsi politik di hajatan lima tahunan ini. Sehingga memutus perkara melihat pada bukti-bukti yang ada.
“Kita ingin melawan korupsi politik. BPN berharap MK jangan masuk ke pusaran korupsi dalam sidang ini,” pungkasnya.
(gun/jpc)
kpu,
mk,
bpn,
sengketa pilpres 2019
