Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengusulkan lima kursi menteri untuk Partai Golkar di Kabinet Kerja Jilid 2. Foto: Hendra Eka/Jawa Pos
PALU EKSPRES, JAKARTA – Gugatan terkait hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghalangi partai pengusung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk membicarakan jatah menteri. Partai Golkar, misalnya, meminta lima kursi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II.
Kemarin (27/5/2019) dewan pakar Partai Golkar mengadakan rapat pleno di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat. Salah satu agendanya adalah membahas pengusulan jatah menteri dan pimpinan DPR, MPR, serta alat kelengkapan dewan (AKD).
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, permintaan lima kursi menteri untuk kader partai berlambang pohon beringin itu dinilai wajar. Sebab, Golkar menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan.
Saat ini ada dua kader Golkar di kabinet. Yakni, Menteri Sosial Agus Gumiwang dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. “Bisa ditambah tiga lagi sehingga ada lima orang anggota kabinet dari Golkar,” kata Agung setelah rapat pleno.
Selain Agus Gumiwang dan Airlangga, beberapa nama lain yang diusulkan adalah Ilham Habibie (putra Presiden Ke-3 B.J. Habibie), Ponco Sutowo (putra almarhum Ibnu Sutowo, mantan direktur utama Pertamina), Ganjar Razuni (sekretaris dewan pakar Partai Golkar), dan Indra Bambang Utoyo (ketua DPP Partai Golkar). Nama-nama itu bisa dipilih untuk mengisi lima jabatan menteri.
Agung mengatakan, ada beberapa pos kementerian yang cocok untuk kader Partai Golkar. Misalnya, bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. “Kami hanya menyampaikan bahwa di Partai Golkar cukup banyak yang siap. Tergantung kepercayaan dari presiden,” ujar mantan ketua DPR itu.
Meski demikian, pihaknya tidak langsung menyerahkan nama-nama itu kepada presiden. Dewan pakar hanya memberikan rekomendasi ke DPP Partai Golkar. Selanjutnya, DPP-lah yang akan mengajukan.
Selain kursi menteri, lanjut Agung, pihaknya menyampaikan nama-nama yang siap mengisi jabatan pimpinan DPR/MPR. Mereka adalah Zainudin Amali, Agun Gunandjar Sudarsa, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam, Ace Hasan Syadzily, Abdul Kahar Muzakir, dan Azis Syamsudin.
Berbeda dengan Golkar, PDI Perjuangan enggan membahas bagi-bagi kursi di kabinet. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, skala prioritas partainya bukan untuk merebut berapa menteri, tetapi bagaimana mendukung hal-hal yang konstruktif untuk membangun bangsa ke depan.
Terkait persiapan konsep Kabinet Kerja Jilid II, Hasto juga tidak mau berbicara banyak. “Persoalan itu kami serahkan ke Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Pak Jokowi,” ungkapnya saat ditemui di kantor DPP PDI Perjuangan kemarin.
Sementara itu, Jokowi menyatakan bahwa persiapan penyusunan Kabinet Kerja Jilid II terus dimatangkan. Termasuk mengkaji diberikannya slot menteri kepada generasi muda.
Setelah bersilaturahmi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Jakarta Minggu malam (26/5/2019), Jokowi mengatakan bahwa kriteria yang ditetapkan tidak jauh berbeda. Selain kriteria umum seperti berintegritas dan memiliki kapabilitas, seorang menteri harus bisa mengeksekusi program-program yang sudah dicanangkan.
“Kan Kabinet Kerja. Sudah saya sampaikan bolak-balik, mampu mengeksekusi dari program-program yang ada.”
Menteri yang akan dipilih, kata dia, harus memiliki kemampuan manajerial, baik secara makro atau nasional maupun perspektif kedaerahan.
Apakah perwakilan partai akan mendominasi? Jokowi enggan menjabarkan. Menurut dia, terlepas dari utusan parpol dan nonparpol, yang paling penting adalah memiliki kemampuan dan kesesuaian dengan kriteria.
(lum/far/c6/fal)
partai golkar,
kabinet jokowi,
agung laksono,
kabinet kerja jilid 2
