Dua Hakim Mahkamah Konstitusi tampak sedang berdiskusi dalam jalannya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Foto: Dery/JawaPos.com
PALU EKSPRES, JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak mempunyai kewenangan langsung untuk melindungi saksi maupun ahli yang memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak usulan tim hukum Prabowo-Sandi untuk memberikan perintah kepada LPSK.
“Waktu kuasa hukum 02 Prabowo-Sandi berkunjung ke LPSK pada Sabtu, (15/6/2019) sudah dijelaskan soal keterbatasan mandat LPSK sesuai UU 31/2014. LPSK bukan tidak mau melindungi saksi atau ahli di MK, hanya ada keterbatasan mandat,” kata Wakil Ketua LPSK, Manager Nasution kepada JawaPos.com, Rabu (19/6/2019).
Dalam persidangan sengketa Pilpres 2019 yang digelar pada Selasa (18/6/2019) kemarin, majelis hakim konstitusi menolak permintaan ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) agar saksi maupun ahli diberikan perlindungan melalui kewenangan MK. Namun, hal itu tidak diindahkan.
Manager menyebut, jika MK secara tegas menolak memberikan perlindungan kepada saksi. Maka, LPSK meminta aparat kepolisian untuk menjamin keamanan warga negara yang menjadi saksi dalam persidangan.
“Kalau betul MK menolak, maka negara harus hadir melalui kepolisian untuk memastikan keamanan warga negaranya yang menjadi saksi itu, apa pun alasannya,” tegas Manager.
Karena persoalan mandat ini, lanjut Manager, LPSK belum dapat (bukan tidak mau) memberikan layanan perlindungan. Ia juga berharap, ke depan perlu upaya untuk memperbaiki keterbatasan norma dalam UU itu baik melalui judicial review (JR) maupun revisi UU.
Sehingga, kata dia, bisa lahir UU yang lebih komprehensif agar LPSK tidak hanya melindungi kasus tindak pidana, tetapi juga tindak pidana politik.
“Ikhtiar ini diharapkan dapat menghadirkan UU yang lebih menjamin terpenuhinya keadilan yang sejati dan terpenuhinya hak-hak saksi dan korban (Ius Constituendum),” jelas Manager.
Diketahui, sebelumnya hakim konstitusi Saldi Isra menolak permohonan perlindungan saksi dan ahli yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Sandi. Hakim konstitusi menilai tak ada landasan hukum untuk mengabulkan permohonan tersebut.
Majelis hakim meminta tim hukum Prabowo-Sandi tidak perlu merasa khawatir dalam menghadirkan saksi di MK, karena saksi di ruang sidang dijamin MK.
“Tidak perlu lah. Pokoknya yang disidang besok saksinya dihadirkan, keamanan dan keselamatan dijamin mahkamah,” ucap Saldi di ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6).
Saldi menegaskan, sidang di MK mendapat perhatian dari aparat keamanan. Kekhawatiran dari soal keselamatan saksi nantinya ada penjagaan aparat yang mengamankan jalannya persidangan.
“Jadi soal di sini kan kita sama-sama punya pengalaman di MK. Jadi jangan terlalu didramatisirlah yang soal ini, di dalam ruang sidang, besok semua saksi yang Pak Bambang hadirkan itu keamanan, keselamatannya, akan dijaga oleh MK,” tukas Saldi.
(jpc)
