URUS SAMPAH – Pengurus pengendali sampah Kota Palu mengisi waktu senggang untuk membahas masalah persampahan. Foto: HAMDI ANWAR/PE
PALU EKSPRES, PALU – Jasa angkutan sampah dari rumah tangga menuju tempat pembuangan sementara (TPS) disoroti pengendali sampah Kota Palu. Pengendali sampah merupakan jajaran pengawas dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Jasa angkutan sampah umumnya dilakukan secara mandiri oleh warga tanpa koordinasi pemerintah kelurahan maupun DLHK. Mereka menggunakan mobil bak terbuka atau motor kaisar untuk mengangkut sampah dari rumah tangga. Atas jasanya kemudian memungut iuran bulanan dari masyarakat secara bervariasi.
Koordinator pengendali sampah, Muchsin, mengaku, angkutan sampah mandiri memang cukup efektif mengatasi masalah sampah tingkat rumah tangga.
Namun yang menjadi masalah, jasa angkut mandiri ini tidak langsung membuang di tempat pembuangan akhir (TPA) di kelurahan Kawatuna. Melainkan membuangnya di TPS-TPS yang telah disediakan DLHK.
“Harusnya mereka langsung bawa ke TPA agar TPS yang disediakan DLHK tidak cepat penuh,”katanya.
Selain itu, para pengangkut sampah mandiri ini sama sekali tidak berkontribusi terhadap pemerintah. Sementara penghasilan yang mereka dapat ujar Muchsin, bisa mencapai jutaan rupiah dalam sebulan. Karena rata-rata pengangkut mandiri ini memungut iuran antara Rp25 ribu sampai dengan Rp30ribu dari setiap rumah tangga.
Artinya kata dia, jika buangan sampahnya hanya menuju TPS, maka harusnya mereka berkontribusi kepada DLHK. Dengan cara menyisihkan sedikit iuran rumah tangga kepada DLHK sebagai kontribusi atas jasa penyediaan TPS.
“Minimal mereka menyisihkan Rp3ribu dari setiap tagihan ke DLHK untuk setidaknya bisa membantu biaya operasional pengangkut sampah dari dinas,” hemat Muchsin.
Apalagi kata Muchsin, kegiatan pengangkut mandiri ini turut berkontribusi terjadinya penumpukan sampah di TPS-TPS yang telah disediakan. Kondisi itu kemudian menjadi salah satu penyebab banyak warga yang terpaksa membuang sampah diluar dari bak TPS jika bak sampah sudah penuh.
“Bak bak sampah TPS kita jadi cepat penuh. Masyarakat akhirnya membuang diluar bak,” paparnya.
Dia berharap kegiatan angkutan mandiri ini menjadi perhatian bersama utamanya jajaran pemerintah kelurahan. Pemerintah kelurahan perlu duduk bersama membahas kegiatan angkutan mandiri ini agar setidaknya juga bisa memberi kontribusi bagi kegiatan angkutan sampah yang dilakukan DLHK.
“Ini masukan kami coba duduk bersama. Agar kegiatan itu juga bisa memberi manfaat bagi pemerintah,”pungkasnya.(mdi/palu ekspres)
