PEMAPARAN – Rapat musyawarah regional Sulawesi di Manado, Sulawesi Utara, dimanfaatkan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengusulkan Tol Tambu –Kasimbar agar dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024. Foto: dok bappeda
PALU EKSPRES, MANADO – Rapat musyawarah regional Sulawesi di Manado, Sulawesi Utara, dimanfaatkan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengusulkan Tol Tambu –Kasimbar agar dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024.Usulan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Bappeda Hasanuddin Atjo.
Hasanuddin Atjo memaparkan alasannya sehingga Provinsi Sulawesi Tengah memandang perlu dimasukkan Tol Tambu-Kasimbar dalam RPJMN 2020-2024 melalui rapat yang dihadiri Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN, Dr. Gelwyn Yusuf tersebut.
Ia menjelaskan posisi Tol Tambu-Kasimbar yang berada di “leher Pulau Sulawesi ini” sangat strategis. Keberadaan Tol Tambu-Kasimbar ini bukan hanya untuk kepentingan Sulawesi Tengah tetapi juga bagi kepentingan Nasional. Tol Tambu-Kasimbar ini nantinya akan menghubungkan Ibukota baru di Kalimatan dengan wilayah di timur Indonesia seperti Papua, Maluku dan Maluku Utara.
“Dari ibukota Negara yang baru, kendaraan diangkut dengan fery menuju ke Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala dan selajutnya kendaraan turun dari fery dan bergerak ke Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong melalui Tol Tambu-Kasimbar yang panjangnya sekitar 20 kilometer.
Dari Kasimbar kendaraan diangkut dengan fery menuju ke wilayah timur melalui Teluk Tomini. Demikian sebaliknya,” kata Atjo sapaan akrab Kepala Bappeda Sulawesi Tengah itu, Rabu (7/8).
Menurut mantan Kepala Dinas Keluatan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah itu, , efesiensi diperkirakan akan meningkat hingga 40 persen dengan keberadaan Tol Tambu-Kasimbar tersebut. Sehingga daya saing kawasan timur termasuk komoditasnya akan meningkat.
Konsekwensi logis dengan dibangunnya jalan Tol tersebut lanjutnya, adalah keharusan membangun pelabuhan fery, baik di pesisir Tambu Selat Makassar maupun di Kasimbar yang berada di sekitar perairan Teluk Tomini.
Diharapkan nantinya, kawasan Tambu-Kasimbar akan menjadi salah satu simpul Interkoneksi di Sulawesi. Dengan demikian, pembangunan jalan dan kereta api lingkar Sulawesi bisa menjadi prioritas.
Ia menegaskan integrasi moda transportasi laut dan darat harusnya menjadi bagian dari program pemindahan ibukota. “Ini akan seksi karena terbuka peluang sektor swasta berinvestasi melalui regulasi KPBU, kerjasama Pemerintah dengan badan usaha. Pemerintah cukup menyiapkan feasibility studi sampai rencana aksinya,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut Gubernur Sulawesi Tengah melalui Hasanuddin Atjo juga memaparkan mengenai KEK Palu yang akan fokus pada industri pertanian, perikanan dan kehutanan yang berorientasi kepada produk nilai tambah.
Ia juga mengusulkan pengembangan industri pariwisata yang memanfaatkan keberadaan Manado dan Makassar, yang saat ini telah berperan sebagai pintu masuk wisatawan mancanegara.
Harapannya, status bandara Mutiara Sis Al-Jufri dapat ditingkatkan menjadi bandara International agar sebahagian wisman yang masuk dari utara dan selatan, dapat keluar dari tengah yaitu Palu.
Sekaitan dengan sektor pertambangan, Sulawesi Tengah mengusulkan galian C Palu dikembangkan menjadi industri pracetak agar memiliki nilai tambah, tidak lagi mengirim raw material.
“Diyakini pembangunan ibukota baru membutuhkan banyak produk pracetak,” katanya.
Ia juga mengemukakan Kawasan Industri logam Morowali yang sudah mengembangkan sejumlah produk turunan seperti baterai Lithium, perlu regulasi yang lebih kuat terkait dengan penangangan dampak lingkungan dan regulasi bagi hasil.
Demikian juga dengan industri gas dan pupuk Sinoro Kabupaten Banggai.
Mengakhiri paparannya, ia mengemukakan perlunya pendidikan vokasi terkait dengan industri pangan dan hutan, pra-cetak, nikel, gas serta industri Pariwisata.
“Dan yang tidak kalah pentingnya agar Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah diusulkan menjadi pusat kajian Kegempaan di Indonesia,” ujarnya.
Provinsi Sulawesi menurut Atjo, menitip pesan kiranya wakil rakyat Sulawesi Tengah yang ada di DPR RI maupun DPD RI dapat memperjuangkan dan mengawal agar usulan ini dapat termuat dalam RPJMN 2020-2024. (***/fit/palu ekspres)
