PALU EKSPRES, PALU– Meski telah ditetapkan masuk dalam penetapan zona rawan bencana (ZRB), lahan yang terdampak likuefaksi secara hukum masih berstatus hak milik warga setempat. Sepanjang warga masih memiliki sertifikat.
Menurut Rahab, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palu, secara fisik lahan di area likuefaksi memang berubah karena bergeser dari posisi semula. Namun BPN katanya bisa menunjukkan lokasi lahan lahan warga berdasarkan koordinat jika dibutuhkan.
“Fisik memang berubah. Tapi tidak dengan status hukumnya karena masih ada sertifikat. Secara teknis kami bisa tunjukkan lokasinya,”kata Rahab dalam libu ntodea bertema zona merah milik siapa, Rabu malam 14 Agustus 2019 di cafe bradja Palu.
Terlebih sejauh ini pemerintah belum menetapkan peruntukan kawasan likuefaksi tersebut dalam sebuah regukasi. Seperti misanya dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).
Penetapan lahan rawan bencana dalam ZRB hematnya hanya sebatas pada imbauan agar warga tidak lagi beraktifitas diatasnya.
“Ini yang masih kita tunggu sama-sama. Tapi sepanjang peruntukan belum ditetapkan pemerintah maka belum ada istilah penghapusan lahan. Soal RTRW, itu domain pemerintah,”jelasnya.
Alfons dari BPN Sulteng menambahkan, sesuai undang -undang (UU) nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, penghapusan hak atas tanah bisa dilakukan tetapi dalam pengertian jika tanah dianggap musnah. Atau lokasinya tidak bisa ditemukan lagi.
Akan tetapi pengertian tanah musnah dalam UU tersebut perlu ditafsirkan bersama lebih dalam. Sebab lahan likiefaksi secara fisik masih bisa ditemukan melalui rekonstruksi kembali letak tanah sesuai sertifikat.
Karena itu sepanjang koordinat bisa ditemukan maka tanah tersebut masih sah sebagai milik warga.
“Namun status hukum menurut saya status quo karena belum ada penetapan pemerintah untuk pemanfaatan lokasi. Jadi tak perlu cemaskan sertifikat sepanjang belum ada penetapan,”jelasnya.
Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu, Rizal juga sependapat. Dari aspek hukum lahan dalam zona rawan masih status quo. Karena sejauh ini peruntukannya belum diatur.
“Itu akan diatur kemudian dalam Perda RTRW,”ujarnya.
Rizal pun berpendapat, zona merah yang ditetapkan dalam ZRB baru sebatas regulasi yang bersifat imbauan. Ini kata dia harus disikapi sebatas arahan dan imbauan sekaligus informasi .
“Harusnya belum bisa ada regulasi larangan. Wali kota juga belum bicarakan secara zona merah.
Saat ini paparn Rizal, pihaknya masih menunggu Perda RTRW dan rencana detail tata ruang( RDTR). Perda yang mengatur zona merah ini menurutnya sedang dilakukan revisi berjenjang.
“Perda ini sebagai pegangan untuk mengatur peruntukan zona merah. Namun yang penting harus di itu bencana periodik,”jelasnya lagi.
Sementara itu pakar hukum tata negara, Aminuddin Kasim menyatakan bencana Palu menyisakan segudang masalah hukum. Namun tidak ada kepastian hukum dari negara. Harusnya negara segera memberikan kapastian hukum atas segala dampak bencana tersebut
Peran negara untuk memberi kepastian hukum pintu masuknya adalah UUD 1945 yang menyebutkan lahan dikuasai negara untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Ini kata dia bisa dijadikan penetrasi hukum untuk mengatur peruntukan kawasan zona merah.
Bicara soal hak kepemilikan warga. Negara menurutnya harus menyampaikan zona merah tidak bisa dibangun pemukiman. UU pokok agraria terkait definisi tanah musnah harus diperbaharui.
“Karena UU ini dibuat tahun 1960. Mungkin saat itu pengertiannya bukan lahan likeluefaksi,”jelasnya.
Aminuddin mengaku awal kesemrawutan masalah hukum paska bencana di Palu adalah soal status bencana yang hanya sekedar bencana daerah. Jika berkaca pada bencana Aceh, yang ditetapkan bencana nasional, maka masalah kekosongan hukum ia yakini bisa teratasi.
“Bencana Aceh oleh SBY dijadikan status nasional melalui peraturan pengganti undang undang. Dan salah satu isinya mengatur tentang definsi tanah musnah. Ini sebagai penetrasi hukum harus masuk untuk mengatur tanah agunan di perbankan. Di Aceh itu tidak ada lagi hutang,”jelasnya.
Karena itu inti dari segala masalah yang mencuat paska bencana di Palu karena tidak adanya dasar hukum yang mengatur.
“Jika ini tidak segera ditetapkan maka saya menilai negara ini gagal melindungi rakyatnya,”pungkas Aminuddin.(mdi/palu ekspres)
