Oleh Hasanuddin Atjo (Kepala Bappeda Sulteng)
PASCA keputusan pindah ibukota oleh Joko Widodo 26 Agustus 2019 membuat sejumlah orang mendiskusikan prospek dan peluang bisnis serta kebutuhan pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur, tepatnya di irisan Kabupaten Kutai Kertanegara dan Panajam Paser Utara.
Sulawesi Tengah dengan keputusan itu sangat diuntungkan karena wilayah bagian baratnya terutama Donggala, Palu, Tolitoli dan Buol berhadapan dengan Pulau Kalimantan dan dapat berperan sebagai supplier galian C, pangan, SDM bahkan air bersih.
Berdasarkan tahapan pembangunan Ibukota baru yang dilansir Bappenas, dibagi menjadi beberapa tahapan: (1) 2020 Persiapan Regulasi; (2) 2021 Penyediaan Lahan; (3) 2021-2024 Pembangunan Kawasan Inti; (4) 2022-2024 Pembangunan Kawasan; (5) 2024 Pemindahan Ibukota dimulai dan (6) 2025-2029 Pembangunan Kawasan Pendukung, dan (7) 2025-2045 pembangunan tahap akhir.
Tambang Galian C
Kota Palu dan Kabupaten Donggala memiliki deposit galian C yang besar dan berkualitas. Sejak lama dua wilayah ini menjadi supplier utama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Pulau Kalimantan. Rabu, 28 September 2019 Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Hasanuddin Atjo didampingi Kabid Dalmonev Bappeda, Rivan Burase sempat berdialog singkat dengan Gubernur Longki Djanggola di Rujab Gubernur, sebelum beliau berangkat ke Balikpapan dalam rangka rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi, APSI.
Dalam dialog itu Longki Djanggola yang juga ketua APSI akan memberikan perhatian khusus terhadap peran Sulawesi Tengah bagi kebutuhan pembangunan dan bisnis lainnya di Ibukota Baru. Beberapa point penting yang dibahas antara lain bagaimana mekanisme supplier galian C lebih ditata lagi sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi daerah seperti mengembangkan industri precast (beton pracetak dan pratekan), termasuk mekanisme pasarnya; dampak lingkungan dapat diminamilisir antara lain bagaimana angkutan material dari sumbernya ke tempat penimbunan tidak lagi menggunakan dump truck, tetapi sudah menggunakan conveyer belt semi tertutup, sehingga tidak lagi menimbulkan dampak debu, merusak jalan karena meteraial yang tercecer dan beban terhadap jalan dari dump truck. Juga sekaligus mengurangi kemacetan poros Palu-Donggala yang mulai dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat pengguna.
Tidak hanya itu juga akan diupayakan redesain eksploitasi tambang galian C dan sistem bagi hasil yang belum memberi keuntungan bagi daerah.
Longki juga tertarik terhadap redesain agar pasca eksploitasi kawasan tambang dapat dimanfaatkan menjadi Kawasan ekonomi baru, misalnya pemukiman atau kegiatan ekonomi lainnya. Selain mendiskusikan tentang galian C juga membicarakan pengembangan SDM, supply pangan dan kemungkinan Sulawesi Tengah menjadi penyuplai air bersih bagi ibukota baru.
Suplier Air Bersih
Ketersedian air bersih pindahnya ibukota dari Jakarta ke Kalimantan menjadi salah satu pertimbangan. Diprediksi hingga 5-10 tahun mendatang kebutuhan air bersih di ibukota baru masih tercukupkan. Namun setelah periode itu perlu dicarikan alternatif suplainya.
Tambu-Kasimbar akan dirancang menjadi jembatan penghubung antara ibukota negara baru dengan kawasan timur Indonesia. Di radius Kawasan Tambu terdapat dua danau yang cukup luas dan dalam, yaitu Danau Talaga dan Rano. Kedua danau ini dapat dikelola menjadi cadangan air baku untuk kebutuhan konsumsi, mandi dan cuci sekaligus kebutuhan industri baik untuk Ibukota baru maupun Sulawesi Tengah.
Dalam dialog interaktif kerjasama Bappeda-RRI Palu di luar studio, Rabu 28 September 2018 bertempat di Café DW Bappeda Sulteng Kepala Bappeda Sulawesi Tengah, Hasanuddin Atjo mengemukakan bahwa Kawasan Tambu-Kasimbar dapat diperjuangkan menjadi Kawasan Strategis Nasional. Pasalnya, Kawasan ini bila nantinya terbangun Tol Tambu-Kasimbar, posisinya menjadi sangat strategis karena menjadi simpul pertumbuhan dan pemerataan bagi pembangunan ekonomi di wilayah Utara, Selatan dan Timur Sulawesi Tengah.
Selain itu keberadaan Danau Talaga dan Rano di radius Tambu-Kasimbar dapat dimanfaatkan sebagai supplier utama penyediaan air baku bagi kebutuhan konsumsi dan lainnya bagi ibukota baru maupun Sulawesi Tengah. Karena itu tatakelola lingkungan dan DAS kawasan Tambu-Kasimbar perlu menjadi agenda pembangunan 2020-2024 di saat Kepala Bappeda Sulteng menjadi Narasumber pada forum pengelolaan DAS terpadu Sulawesi Tengah tahun 2019.
Demikian beberapa point yang dapat dijadikan referensi dan bahan diskusi di kesempatan lain.
