PALU EKSPRES, PARIGI – Sidang perdana gugatan perdata pengusaha asal Kota Palu Hantje Yohanes terhadap Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu telah digelar di Pengadilan Negeri Parigi, Senin, 9 September 2019.
Kuasa hukum penggugat, Dr. Muslim Mamulai, SH, MH kepada wartawan mengatakan, mediator pertama-tama mengecek kelengkapan para pihak penggugat maupun tergugat dan telah disepakati para pihak dalam sidang majelis bahwa yang hadir itu lengkap.
“Sehingga, tadi mediasi itu dilanjutkan dan oleh hakim mediator menyarankan agar supaya prinsipal bisa dihadirkan, kecuali memang ada alasan tidak bisa hadir dan itu harus disampaikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pihaknya juga menanyakan apakah ada solusi terkait hal tersebut, atau setidaknya memberikan sedikit gambaran.
“Jadi solusi yang pertama, kalau yang namanya hutang harus dibayar. Kemudian yang kedua kalau ada hal-hal yang dibicarakan prinsipal, saya meminta untuk bertemu untuk membicarakan mediasi itu seperti apa,” ungkapnya.
Kemudian kata dia, oleh hakim mediator, pinhak penggugat meminta waktu kurang lebih dua minggu. “Jadi tanggal 23 September nanti diupayakan sudah ada bentuk form bahwa, bagaimana model perdamaian kalaupun itu ada, ya kalau tidak ada berarti proses lanjut,” kata Muslim.
Adapun kronologis persoalan tersebut hingga ke Pengadilan kata dia, semenjak selesai pelantikan Bupati Samsurizal tidak ada komitmen bahwa Ia akan mengembalikan uang pinjaman tersebut. Kemudian ketika dihubungi tidak ada lagi jawaban dari yang bersangkutan.
“Olehnya, dari prinsipal kami Pak Hantje terpaksa harus menempuh upaya hukum karena memang komunikasi tidak ada lagi. Jadi beliau memberikan kuasa dan kami sebelumnya sudah melakukan somasi, kami beri waktu selama dua minggu. Tetapi somasi kami juga tidak ditanggapi, malahan beliau memberi statemen di media bahwa itu tidak betul dan beliau akan menuntut balik,” jelasnya.
“Iya, silahkan itu haknya kami tidak larang. Tapi faktanya sekarang bahwa dari kliennya sudah mengajukan gugatan perdata dan alasan-alasan juga didukung oleh bukti-bukti yang kuat,” tambahnya. Menurut dia, bukti-bukti gugatan semua ada seperti, bukti transfer dan bukti terima tunai juga ada. “Kalau di gugatan perkara nomor 28 ini totalnya senilai Rp 4,9 Miliar,” ujarnya.
Ia menambahkan, ada lagi dua perkara yang memang permintaan uang itu untuk kepentingan lain yang masih ada kaitannya dengan proses Pilkada, termasuk pengaspalan jalan yang ada di daerah Pantai Timur dan pengaspalan jalan di depan Rujab anggota DPRD Parimo. “Jadi itu dibebankan juga kepada klien kami senilai kurang lebih Rp 500 juta, itu juga tidak dibayarkan sampai saat ini. Jadi totalnya semua sekitar Rp 5 Milyar lebih,” ungkap Muslim.(asw/palu ekspres)
