PALU EKSPRES, PALU– Kilang gas PT Donggi Senoro Liguefied Natural Gas (DSLNG) di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah telah mendorong bertumbuhnya unit-unit ekonomi baru di daerah tersebut. Kegiatan industrinya menyumbang nilai tambah persentase pertumbuhan ekonomi Banggai dan Provinsi Sulawesi Tengah.
Dari industri minyak dan gas (migas), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Tengah pun ikut menikmati hasil. Mendapat suntikan dana bagi hasil (DBH) sektor sumber daya alam (SDA) dari Kabupaten Banggai sebagai daerah penghasil.
Laporan Hamdi Anwar.
Di puncak perbukitan Halimun, Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan, Banggai, mata dimanjakan panorama alam nan indah. Separuh perkotaan Banggai terlihat dari sana. Rona mentari yang memancar dari birunya laut Tanjung Luwuk melengkapi indahnya pagi dari puncak perbukitan ini.
Malam tak kalah memikat. Semilir angin, ditingkahi bebunyian serangga dari balik rindang pohon. Serta kerlip lampu pemukiman yang berpendar, kian menjadikan perbukitan halimun tempat yang pas untuk rileksasi.
Panorama itu bisa dinikmati dari salahsatu hotel yang berdiri megah di kompleks bukit halimun. Perbukitan ini memang telah menjadi lokasi pengembangan sektor jasa akomodasi sejak tahun 2014. Hotel-hotel mulai dibangun di sana.
Tahun 2014 dua hotel berbintang bahkan telah berdiri dibarisan perbukitan ini. Sektor akomodasi ini tumbuh seiring beroperasinya kilang gas DLSNG serta dua perusahaan produsen pemasok gas alam bagi DLSNG.
Industri perhotelan hadir mengikuti geliat industri Migas. Untuk mendukung kebutuhan akan jasa akomodasi yang lahir dari kegiatan industri Migas. (Aglomerasi sekunder).
Aglomerasi sekunder, menurut Nasser, Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng, terjadi karena adanya pemusatan industri disatu wilayah.
Di Luwuk, pemusatan industri karena keberadaan PT DLSNG sebagai usaha hilir. Dan tiga perusahaan lainnya sebagai hulu yang memasok gas alam cair bagi PT DLSNG. Perusahan itu antara lain PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi, Tomori E &P Ltd melalui Join Operating Body (JOB) dari Blok Senoro Toili. Dan PT Pertamina Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB PMTS). Serta PT Pertamina E&P melalui proyek pengembangan Gas Matindok (MGDP).
Nasser, menjelaskan, dalam catatan BPS Sulteng, hingga tahun 2015, sudah berdiri 72 hotel di kota air tersebut sejak geliat industri Migas mulai beroperasi.
Perkembangan sektor jasa perhotelan Kabupaten Banggai menempati urutan kedua setelah Kota Palu. Mencapai 14,43persen tahun 2015. Sedangkan perkembangan hotel di Palu berada pada angka16,43 persen ditahun yang sama.
Sektor jasa akomodasi ini berkontribusi nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Dalam statistik jenjang pendidikan, Tahun 2012, perusahaan jasa perhotelan di Luwuk menyerap tenaga kerja 245 orang. 52 lulusan SD-SLTP, 166 lulusan SMU, 5 orang diploma dan 22 sarjana.
Tahun 2013 jumlahnya kian naik menjadi 351 orang. 83 lulusan SD-SLTP, 226 lulusan SMU, 15 orang lulusan diploma, dan 27 sarjana.
Naik lagi menjadi 452 orang ditahun 2014. Mempekerjakan 89 lulusan SD-SLTP, 292 lulusan SMU, 22 diploma dan 49 sarjana. Data BPS terakhir menunjukkan pada tahun 2015 serapan tenaga kerja dari sektor ini mencapai 416 orang. Dengan 83 orang lulusan SD-SLTP, 260 lulusan SMU, 25 diploma serta 48 sarjana.
“Sektor akomodasi inipun kemudian ikut mendongkrak penerimaan pajak daerah,”kata Nasser.
Selain jasa akomodasi, industri sektor migas menurut Nasser, secara otomatis juga mendorong tumbuhnya unit jasa lainnya. Semisal restoran dan rumah makan. Yang berkorelasi bagi jasa penyediaan bahan konsumsi makan minum.
“Multi player efect. Kebutuhan bahan konsumsi sudah pasti memicu tumbuhnya jasa penyedia bahan makan minum.Pada akhirnya nanti akan menggairahkan investasi di Perbankan,”katanya.
Demikian wisatawan. Jumlahnya terkatrol naik dari tahun ke tahun seiring tumbuhnya jasa penyedia akomodasi ini. Tahun 2012 dalam catatan BPS Banggai, jumlah wisatawan mancanegara hanya sebanyak 117 orang dan 160 wisatawan domestik. Tahun 2013 jumlahnya naik 51,62persen dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2015, jumlah wisatawan naik menjadi 20,31persen.
Aglomerasi sekunder industri migas juga memicu naiknya jumlah jasa penerbangan pesawat di Bandara Syukran Aminudin Luwuk. Membuat bandara ini menjadi bandara tersibuk dari bandara kabupaten lain di Sulteng. Angka kedatangan dan keberangkatan pesawat kurun waktu 2011 ke 2016, naik signifikan.
Kedatangan dan keberangkatan pesawat tahun 2011 tercatat 1.051 kali. Tahun 2012 sebanyak 1.066 kali kedatangan dan keberangkatan.
Selanjutnya tahun 2013 kedatangan pesawat sebanyak 1.138 kali dengan jumlah keberangkatan sebanyak 1.137 kali. Jumlah kedatangan pesawat 2014 tercatat 1.608 kali dengan keberangkatan sebanyak 1.621 kali. Kian naik ditahun 2015, dengan jumlah kedatangan dan keberangkatan sebanyak 1.877 kali. Data terakhir yang tercatat di BPS Luwuk, jumlah kedatangan pesawat sebanyak 2.892 kali dengan keberangkatan sebanyak 2.899 kali.
Bagaimana dengan kontribusi sektor Migas terhadap persentase pertumbuhan ekonomi Sulteng? Nasser menyebut, tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Sulteng masih berada diangka 5,07persen. Grafiknya terus naik hingga menyentuh angka 6,3persen ditahun 2018.
Sektor migas menurut dia berkontribusi terhadap hitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulteng. Sedang PDRB adalah satu indikator bagi rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2014, share pertambangan Migas terhadap PDRB Sulteng hanya sebesar 0.36persen. Terus bergerak naik hingga 2018 dengan nilai share terhadap PDRB sebesar 3,09persen.
“Konsep perhitungan PDRB adalah menghitung semua produksi barang di wilayah Sulteng. Dari sektor Migas perhitungannya diambil dari nilai ekspor komoditas Migas,”urai Nasser.
Nasser menjelaskan, dalam hitungan rupiah, trend share pertambangan Migas terhadap PDRB terus bergerak naik. Tahun 2014 tercatat Rp90,2Trilyun lebih. Sedangkan hitungan tanpa share pertambangan Migas hanya berkisar Rp89,6Trilyun.
Tahun 2017 PDRB tanpa share pertambangan Migas hanya mencapai Rp125Trilyun. Jika komposisi sektor migas masuk, PDRB Sulteng menembus Rp133,9Trilyun.
Kemudian tahun 2018. PDRB Sulteng tanpa tanpa Migas tercatat Rp141Trilyun. Sementara dengan Migas mencapai 150,6Trilyun.
“Kontribusi share Migas atas nilai PDRB Sulteng kelihatan jika menghitungnya dengan Migas dan tanpa Migas,”paparnya.
Menurutnya share pertambangan Migas terhadap PDRB dihitung berdasarkan industri pengolahan bahan bakar mineral.
“Kenaikannya mempengaruhi besarnya nilai tambah di industri pengolahan Migas. Sekaligus mempengaruhi naik turun, atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Berkolerasi positif,”sebutnya.
Terhadap pendapatan, sektor pertambangan Migas turut menopang penerimaan pendapatan daerah. Baik bagi daerah penghasil, Provinsi Sulawesi Tengah hingga kabupaten/kota di provinsi ini.
Kontribusinya adalah DBH sumber daya alam yang dikucurkan melalui dana perimbangan. Tahun 2016, realisasi penerimaan daerah dari dana perimbangan di Banggai tercatat sebesar Rp1,2Trilyun lebih. Rp90,6Milyar lebih diantaranya bersumber dari DBH sumber daya alam.
Sementara DBH yang diterima sebagai pendapatan daerah untuk kabupaten/kota lainnya di Sulteng jelas Nasser, berkisar diantara angka Rp24Milyar lebih setiap tahun.
“Kontribusi DBH Sumber daya alam ini angkanya terus naik tiga tahun terakhir bagi pendapatan daerah Banggai dan kabupaten lainnya. Termasuk bagi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah,”imbuh Nasser.
Namun kata Nasser, kontribusi perusahaan Migas di Kabupaten Banggai tidak boleh hanya disandarkan atas persentase pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah saja. Ataupun menilainya dari aglomerasi sekunder yang terjadi.
Kontribusi sektor pertambangan Migas harus pula dilihat dari sisi tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) bagi pengembangan taraf ekonomi masyarakat lingkar perusahaan. Melalui pola penyaluran corporate social responcibility (CSR) perusahaan
“Karena disana ada pemberdayaan masyarakat yang diselengarakan perusahaan,”demikian Nasser.
Pola Penyaluran CSR PT DLSNG.
TJS perusahaan merupakan misi PT DLSNG bagi masyarakat lingkar perusahan. Sejauh ini CSR telah berjalan di 25 desa di Kecamatan Batui, Kintom dan Nambo. Diselenggarakan dengan pola pembentukan kelompok petani, nelayan serta kelompok usaha industri rumahan.
CSR Manager PT DS LNG Pandit Pranggana, menyebut telah membentuk divisi khusus untuk melakukan kajian tentang pemanfaatan CSR tersebut. Tujuannya agar manfaat CSR berkesinambungan.
Di Kelurahan Sisipan Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, PT DLSNG mempelopori terbentuknya Kelompok Wanita Tani (KWT). Anggota di KWT kemudian membentuk lagi sebuah lembaga koperasi. Atas fasilitasi tim dari PT DLSNG, kelompok ini dilatih bercocok tanam cabai melalui kegiatan sekolah lapang. Pertemuannya seminggu sekali. Di sekolah lapang ini petani diajarkan manajemen pengelolaan koperasi. Membuat pestisida nabati dan pupuk alami ramah lingkungan.
Dari program pembinaan KWT Sisipan, management DLNSG mengoneksikan produksi cabai ke sebuah stoking point yang juga dibentuk perusahaan di Desa Kalolos Kecamatan Kintom. Stoking point ini dipersiapakan sebagai akses pasar hasil produksi cabai dari kelompok tani.
Kata Pandit, stocking poin adalah sebuah cara untuk mempersempit ruang gerak para tengkulak cabai di daerah itu. Termasuk memudahkan akses pasar bagi petani sekitar diluar petani binaan.
“Ketika harga pasaran cabai turun, masyarakat menjualnya ke stoking poin,”sebutnya.
Ketika jumlah cabai dianggap memandai, para pengurus stoking poin lalu menjualnya ke Provinsi Gorontalo.
CSR PT DLSNG juga direalisasikan dalam bentuk pembentukan koperasi simpan pinjam Posaanguan Bonue Banggai. Koperasi ini awalnya dibentuk dari 10 kelompok simpan pinjam (Microfinance). Awalnya perusahaan kilang gas ini hanya memberi modal awal sebesar Rp50juta.
Akhir tahun 2017, pengurus koperasi berhasil menghimpun simpanan dana anggota sebesar Rp363,5juta. Dengan simpanan pokok Rp2.900.000. Simpanan wajib Rp56.893.500 dan simpanan sukarela dari anggota sebesar Rp303.713.000.
Koperasi ini telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp228.700.000 bagi 175 anggotanya. Sementara tahun 2019 realisasi pinjaman sampai dengan bulan Juli sudah sebesar Rp140juta. Dengan nominal pinjaman mulai Rp2juta sampai Rp6juta dengan bunga 2persen.
Selanjutnya PT DLSNG membentuk Asosiasi Pelaku Usaha Mikro (ASPUM). Menghimpun 33 aggota dari pelaku usaha yang tersebar di 3 kecamatan lingkar perusahaan.
Selain memfasilitasi peralatan untuk produksi, pendampingan CSR dengan pola asosiasi ini membantu para pelaku usaha untuk mengakses pasar.
Yerni Barkobat, pendamping CSR bidang sektor marketing menyebut, selama ini jangkauan pasar hasil olahan rumah tangga terbatas hanya dipasar lokal. Melalui ASPUM, pihaknya memperkuat jaringan pemasaran terhadap industri rumahan pelaku usaha.
Jaringan pemasaran antara lain melalui jual beli online dengan membentuk group khusus di media sosial, jejaring face book. Menyiapkan outlet penjualan di bandara Syukuran Aminuddin serta promosi dan penjualan melalui maleo center di internal perusahaan.
“Kami juga membantu promosi dan penjualan dalam setiap kegiatan expo yang diselenggarakan pemerintah,”jelas Yerni. (mdi/palu ekspres)
(Berita untuk diikutkan dalam Anugerah Jurnalistik Donggi Senoro Tahun 2019).
