PALU EKSPRES, JAKARTA – Mulai hari ini, Selasa (29/10/2019), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mewakili pemerintah melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan itu berlaku dua bulan lebih cepat daripada kebijakan awal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang perusahaan tambang nikel mengekspor hasil produksi per 1 Januari 2020.
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat antara Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan sejumlah asosiasi usaha Senin (28/10/2019). Bahlil menjelaskan bahwa keputusan itu tidak mengubah aturan yang berlaku mulai 1 Januari mendatang. “Kami hanya percepat prosesnya,” kata Bahlil di kantor BKPM, Jakarta, kemarin.
Dia mengungkapkan, selama ini ekspor bijih nikel justru merugikan Indonesia karena tidak ada nilai tambah di dalam negeri. Eks ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tersebut menilai bahwa kebijakan itu diambil untuk menciptakan hilirisasi pada komoditas bijih nikel. Hilirisasi yang tercipta diharapkan menghasilkan nilai tambah secara signifikan dari pengolahan produk berbahan dasar nikel.
Bijih nikel yang sudah ada sampai Desember akan dibeli pengusaha-pengusaha yang telah memiliki smelter. Harganya pun bakal disesuaikan dengan harga yang berlaku di Tiongkok dengan dikurangi pajak dan biaya pengapalan. “Surveyor dilakukan dari dua pihak agar tidak ada dusta di antara kita dan nggak ada komplain,” ujarnya.
Berdasar data Kementerian ESDM, total volume cadangan terbukti nikel di Indonesia mencapai 689,89 juta ton. Dengan kondisi tersebut, suplai fasilitas pemurnian di dalam negeri hanya bisa dijamin sekitar tujuh hingga delapan tahun.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Prihadi Santoso menyebutkan, saat ini ada sekitar 14 smelter yang beroperasi. Menurut dia, di dalam perencanaan ada sekitar 27 smelter yang masih dibangun, masuk ke tahap penyelesaian. Asosiasi juga akan melaksanakan fungsi pengawasan kepada para pelaku usaha nikel.
“Bila masih ada pengusaha yang nekat ekspor, bakal kami tindak dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari asosiasi,” tegasnya.
Ketua Umum Hipmi Mardani H. Maming menegaskan, tidak ada yang dirugikan dalam upaya percepatan penghentian ekspor bijih nikel. “Kami setuju untuk nggak ekspor selama bijih nikel dibeli smelter di Indonesia. Sebab, kami dikasih jalan tengah, smelter harus beli dengan harga internasional Tiongkok. Ngapain kami kirim ke Tiongkok kalau sama saja,” tuturnya.
Sementara itu, PT Phapros Tbk (PEHA) melakukan ekspor perdana ke Peru. Anak usaha PT Kimia Farma Tbk itu mengekspor obat TBC guna memenuhi kebutuhan negeri tersebut.
Direktur Utama Phapros Barokah Sri Utami mengungkapkan, penjajakan ekspor dan impor dengan Peru berlangsung sejak akhir 2018. “Kami sebagai anak perusahaan BUMN saat itu mengetahui kebutuhan yang besar atas obat TBC di Peru, termasuk upaya untuk menekan prevalensi kasus penyakit tersebut di sana,” jelasnya kemarin.
Emmy –sapaan Sri Utami– menyatakan, Peru memiliki banyak perusahaan farmasi lokal. Namun, belum ada yang bisa memproduksi obat TBC. Menurut World Health Organization (WHO), prevalensi kasus TBC di Peru merupakan yang tertinggi di Benua Amerika. Tingkat keberhasilan pengobatannya cenderung lambat (hanya sekitar 1,5 persen per tahun) dan perlu ditingkatkan hingga 4–5 persen untuk mengakhiri epidemi TBC dan penyakit menular lainnya pada 2030.
“Total nilai ekspor ke Peru masih di bawah Rp 5 miliar. Namun, kami optimistis nilainya bisa lebih besar seiring dengan adanya proyek tender pemerintah negara setempat,” paparnya.
Phapros pun membidik target kontribusi ekspor bisa mencapai 5 persen dari total penjualan. Sebelumnya, pada 2014, Phapros juga melakukan ekspor perdana ke Kamboja dengan mengirim 11 jenis produk.
Realisasi Produksi Nikel 2019
Januari: 145,35 ribu ton
Februari: 146,55 ribu ton
Maret: 144,64 ribu ton
April: 133,50 ribu ton
Mei: 160,48 ribu ton
Juni: 151,48 ribu ton
Juli: 174,021 ribu ton
Agustus: 160,563 ribu ton
September: 94,983 ribu ton
Sumber: Kementerian ESDM
(dee/vir/c14/oki/jpc)
