PALU EKSPRES, JAKARTA – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Kedua pimpinan partai membuat kesepahaman, yang salah satunya bersepakat untuk memperkuat fungsi checks and balances di DPR.
Kedua partai menghargai pilihan politik masing-masing tetapi tetap berjuang bersama memperkuat demokrasi.
Isi kesepahaman yang ditandatangani oleh Surya Paloh dan Sohibul Iman itu dibacakan Sekjen PKS Mustafa Kamal dalam jumpa pers di kantor DPP PKS.
“Yang pertama, saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai. Partai NasDem menghormati sikap dan pilihan politik PKS untuk berjuang membangun bangsa dan negara di luar pemerintahan,” kata Mustafa.
PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik NasDem yang berjuang di dalam pemerintahan.
“Perbedaan sikap politik kedua partai tersebut tidak menjadi penghalang bagi NasDem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR. Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, maupun budaya dan lainnya,” katanya.
Kesepakatan kedua antara PKS dan NasDem adalah soal kedaulatan NKRI. Mereka juga tidak akan memberi tempat untuk separatisme hingga radikalisme.
“Kami tidak memberikan tempat kepada tindakan separatisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan lainnya yang bertentangan dengan 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Mustafa.
Kesepakatan ketiga, PKS dan NasDem menyadari bangsa ini diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dari kelompok nasionalis dan kelompok Islam. PKS dan NasDem ingin generasi penerus dari kedua pendiri bangsa itu melanjutkannya.
“Kami menyadari bahwa takdir sosiologis dan historis bangsa Indonesia adalah warisan kerja sama para pendiri bangsa antara kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan,” katanya.
PKS dan NasDem sepakat kelompok nasionalis dan kelompok Islam untuk mewarisi semangat para pendiri bangsa. Selain saling menghormati, kelompok nasionalis dan kelompok Islam juga harus menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.
“Oleh karena itu bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini dengan saling menghormati, saling memahami dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai atau golongan,” ucap Mustafa.
Kedatangan Surya Paloh ke PKS didampingi oleh jajaran DPP NasDem seperti Sekjen NasDem Jhony Plate, Bendahara Umum NasDem Ahmad Ali dan sederet Ketua DPP NasDem seperti Rachmad Gobel, Taufik Basari, Hasan Aminudin, Willy Aditya, Martin Manurung, Zulfan Lindan, Sugeng Suparwoto dan Taufiq Qulhadi serta Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mostafa.
Sementara dari PKS, tampak Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri, Presiden PKS Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Sekjen PKS Mustafa Kamal, serta pengurus DPP PKS.
Sementara itu tiga kesepahaman politik antara Nasdem dengan PKS menurut pengamat politik disebut hanya sebagai panggung depan sebuah pertemuan politik. Panggung depan Nasdem sebagai representasi partai berideologi nasionalis dan PKS sebagai partai Islam.
Ada panggung belakang yang menjadi makna dari pertemuan politik Surya Paloh Cs saat sowan ke Kantor DPP PKS.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/10/2019).
Menurut Ali, ada tafsir politik yang kuat terkait upaya Nasdem membangun bargaining politik terhadap koalisi pemerintahan Jokowi.
Ali menduga, pertemuan Nasdem-PKS juga membahas langkah politik untuk mencari mitra koalisi di pemilu 2024 mendatang.
“Banyak kemungkinan. Karena politik adalah seni kemungkinan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Bisa saja itu bagian dari bargaining politik, bisa juga sebagai ancang-ancang untuk mencari mitra koalisi 2024,” kata Ali Rif’an.
Ali melihat selama ini, pola Nasdem selalu mengambil langkah lebih awal dalam mengusung setiap calon, baik Pilkada maupun Pilpres.
Ali menyebutkan beberapa contoh seperti Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dan Jokowi saat Pilpres 2014 lalu.
“Pola Nasdem memang ingin start lebih awal untuk mengusung calon, baik pilkada ataupun pilpres. Di pilakada kita masih ingat Nasdemlah yang pertama kali mengusung ridwan kamil. Di Pilpres kita juga ingat Nasdem pertama kali ngusung Jokowi. Ini soal strategi,” demikian analisis Mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini.
Dalam pemerintahan di periode kedua, Jokowi memilih 3 kader Partai Nasdem sebagai pembantunya. Tiga kader itu diantaranya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menkominfo Johnny G. Plate.
Sedangkan PKS sejak awal pemerintahan Jokowi selalu berada di luar pemerintahan menjalankan fungsi oposisi.
(antara/jpnn/rmol)
