PALU EKSPRES, PALU– Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengalokasikan anggaran sebesar Rp30,8milyar untuk peningkatan dan pengembangan infrastruktur perkotaan tahun 2020.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palu, Arfan menyebut, dari anggaran itu juga difokuskan untuk peningkatan dan pembangunan terhadap seluruh drainase di Kota Palu.
“Jadi anggaran Rp30,8milyar tahun 2020 itu akan dipakai untuk memperbaiki seluruh drainase,”ungkap Arfan dalam Libu Ntodea, Jumat 15 November 2019 di Warkop Anshor Palu.
Menurutnya masalah penataan drainase dan trotoar di Kota Palu memang menjadi perhatian khusus Wali Kota Palu Hidayat. Penataan dan pengembangan infrastruktur menurutnya dikonsep dengan berbasis pada wisata dan budaya. Hal ini memang menjadi salah satu misi Pemkot Palu.
“Lima tahun belakangan masalah penataan trotoar ini direncanakan oleh tiga instansi,”kata Arfan.
Berdasar konsep itulah kemudian seluruh drainase dan trotoar dibangun lengkap dengan asesories.
Selanjutnya pengembangan infrastruktur tersebut dijalankan dengan pendekatan kawasan. Pendekatan dengan konsep ini diawali di kawasan Kecamatan Palu Timur. Namun untuk tahun 2020 nanti, pendekatan itu akan dilaksanakan di Kawasan Kecamatan Palu Barat.
“Anggaran itu adalah bentuk keseriusan Wali Kota Palu memperbaiki drainase yang selama ini menjadi masalah krusial kota,”sebutnya.
Arfan menjelaskan, prioritas tentang penataan drainase ini sudah dilakukan sejak tiga tahun belakangan. Namun 2019 prioritas ini berubah karena terjadi bencana. Sehingga baru bisa kembali dilakukan tahun 2020. Sementara Tahun 2019 jelasnya digunakan sebagai waktu untuk mengevaluasi pola pengembangan infrastruktur.
Yakni evaluasi terkait pola pembangunan drainase. Berdasarkan fakta yang ada, bahwa beberapa ruas jalan di Kota Palu tidak memiliki drainase. Sehingga kedepan direncanakan dalam setiap pembangunan jalan akan diawali lebih dulu dengan membangun drainase.
“Ini berkaitan dengan perencanaan. Sebab ternyata ada ruas jalan yang tidak memiliki drainase,”sebutnya.
Termasuk pula mengevaluasi masalah pelaksanaan oleh perusahaan mitra pemerintah yang beberapa diantaranya memang bermasalah.
