PALU EKSPRE, PALU – Bupati Banggai Herwin Yatim mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola agar pemerintah daerah yang konsisten melaksanakan program pencegahan stunting diberi reward dalam bentuk insentif.
“Daerah pak Gubernur perlu diberi insentif, minimal DBH (dana bagi hasilnya) dikasih lancar karena saat ini DBH masih kurang lancar,” kata Herwin Yatim saat memaparkan program penanganan stunting Pemkab Banggai pada kegiatan Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting oleh Bappeda Sulteng, Senin (18/11/2019), di Hotel Santika Palu.
Menurut Herwin, usulan pemberian insentif tersebut untuk memberi motivasi sekaligus bisa meringankan beban daerah dalam program pencegahan stunting. Sebab, program pencegahan stunting ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulteng untuk menurunkan angka stunting.
“Kempes juga kita pak kalau tidak ada bantuan dari Pemerintah Provinsi,” kata Herwin.
Ia menambahkan Pemkab Banggai menargetkan pada 2023, angka stunting di daerah yang dipimpinnya tersisa 10 persen, dari sebelumnya di angka 35 persen. “Ini mimpi kami (Banggai ) di 2023 angka stunting 10 persen,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sulteng mengatakan pembiayaan untuk program penanganan stunting ini dilakukan secara bersama-sama mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota serta Pemerintaah Pusat karena ini merupakan tanggung jawab bersama.
“Jadi biayanya, biaya sama-sama,” kata Longki di hadapan sejumlah wartawan usai kegiatan Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan oleh Bappeda Sulteng. Sekaitan dengan harapan Bupati Banggai mengenai bantuan Pemerintah Provinsi dalam bentuk reward kepada pemerintah kabupaten bisa dikonversi dalam bentuk insentif, diapresiasi Gubernur Longki. Termasuk harapan Bupati Banggai mengenai insentif tersebut, minimal DBH bisa lancar.
“Sebenarnya DBH sih lancar-lancar saja, cuman kadang-kadang belum sempurna,” kata Longki bergurau disambut tawa oleh Bupati Banggai.
Gubernur Longki menegaskan pada prinsipnya Pemprov Sulteng memiliki insentif kepada kabupaten/kota. “Kami punya insentif dalam bentuk lain,” ujarnya.
