PALU EKSPRES, DONGGALA– ANGGOTA Komisi I DPRD Donggala Taufik M Burhan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Jumat (15/11) memberi dukungan kepada ratusan honorer Kategori 2 (K2) karena telah gigih berjuang demi kejelasan status mereka selama ini.
Ketua Fraksi PKB ini meminta Pemerintah Kabupaten Donggala tidak lepas tangan atas kejelasan nasib honorer K2. Selama ini dia menilai Pemkab Donggala terkesan abai dengan keberadaan honorer K2 yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri kepada daerah. “Teman-teman dari forum K2 jangan pernah berhenti berjuang. Kita akan berjuang bersama. Komisi I meminta penyelenggara pemerintah di Donggala untuk berjuang bersama-sama menyelesaikan K2,” kata Taufik.
Eks Camat Sindue Tombusabora ini juga menyarankan kepada pemkab Donggala untuk tidak lagi menerima honorer karena berpotensi melanggar aturan yang sudah di tetapkan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara. “Harus ada pertemuan khusus supaya nyambung, supaya clear. Sehingga ada langkah untuk menyelesaikan masalah ini, Dengan catatan tidak boleh ada informasi liar yang disampaikan di lapangan,” sarannya.
Menurut dia ada tiga solusi yang ditawarkan Kemenpan RB untuk menyelesaikan masalah K2. Pertama yang berumur dibawah 35 tahun bisa mendaftar menjadi CPNS. Kedua bisa direkrut menjadi pegawai P3K. Yang ketiga menjadi honor daerah dengan insentif yang wajar.
“Dari pada merekrut lagi tenaga honorer yang tidak jelas lebih baik mereka ini (K2) yang di prioritaskan bagaimana diberikan insentif yang manusiawi,” terang dia.
Anggota Komisi I lainnya I Wayan Putra Sandiyasa mengatakan penyelesaian masalah K2 tergantung dari niat dan kemauan Pemkab Donggala. Selama ini upaya Pemkab Donggala di pusat dinilai belum maksimal sehingga persoalan K2 berlarut-larut hingga saat ini. “Saya minta teman-teman OPD dan dewan jangan biarkan K2 sendiri berjuang, mari kita juga ikut berjuang. Saya juga minta ada validasi data sehingga tidak muncul kecurigaan di masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu ketua Forum K2 Kabupaten Donggala Indra mengatakan jumlah K2 yang belum terangkat sekitar 500 orang. Jumlah itu berbeda dengan data yang disampaikan oleh BKPSD Donggala yang menyebut jumlah honorer K2 sebanyak 2004 orang. Indra menyebut data BKPSDM Donggala tidak valid karena ada K2 yang sudah terangkat menjadi PNS namun masih tercantum di data sisa K2.
“Data BKPSDM itu tidak pernah diperbaharui sejak 2014. Kami ingin data itu diperbaharui, kalau tidak mampu bekerja serahkan saja kepada kami untuk turun mendata supaya di dapatkan jumlah K2 yang benar,” kata Indra. (mg6/palu ekspres)
