Oleh Hasanuddin Atjo
Pesawat baling-baling Wings Air dengan 62 seat take of 11.40 Wita ke Pogogul Buol dari Mutiara Sis Al Jufrie Palu.
Seat pesawat hampir terisi penuh dan didominasi oleh pejabat Bappeda Provinsi dan Kabupaten/kota yang akan melaksanakan rapat Forum Komuniiasi Bappeda se Sulawesi Tengah 4-6 Februari tahun 2020.
Meskipun pesawat sedang melaju menyusuri pesisir Selat Makassar, pikiran saya terganggu dengan kondisi mikro ekonomi kita yang diulas oleh salah satu media cetak nasional.
Kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, serta penyakit sosial di masyarakat yang masih tinggi dan memerlukan sebuah skenario untuk menguranginya. Selanjutnya saya berpikir bagaimana skenario untuk itu.
Hasil diskusi dengan pihak JOCA, LSM Internasional dari Jepang beberapa waktu lalu di Palu bahwa kemajuan sebuah wilayah sangat ditentukan oleh peran kelembagaan masyarakat di garda terdepan. Karena merekalah yang paling dahulu bersentuhan dengan masyarakat.
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam sruktur pemerintahan di negeri ini merupakan garda terdepan dari Pemerintahan Desa atau Kelurahan. Sehingga dinilai berperan sangat strategis.
Ketua RT dan RW dipilih oleh warga dan disahkan oleh kepala Desa atau Lurah. Permasalahannya, mereka tanpa gaji, hanya diberi insentif. Besar-kecilnya insentif tergantung PAD dan kebijakan Pemerintah Kota atau Kabupaten masing-masing.
Sebagai gambaran insentif RT dan RW kota Makassar sekitar 1 juta rupiah per bulan. Kota Palopo sekitar 500 ribu, kota Bekasi 600 ribu, kota Bau-Bau sekitar 250 ribu dan kota Palu sebesar 200 ribu per bulan.
Melihat besaran insentif yang tidak seberapa, maka peran ketua RT atau RW dapat dipastikan tidak akan maksimal karena mereka akan mengutamakan kepentingan dan kehidupan keluarganya.
Dapat dipastikan upaya membangun keteraturan, sanitasi dan kebersihan serta peningkatan pendapatan warga juga jauh dari harapan.
Karena itu banyak ketua RT dan RW yang dipilih karena memiliki pekerjaan tetap. Apakah sebagai PNS, pegawai perusahaan atau pelaku usaha UMKM dengan dasar karena keikhlasan, pengabdian. Bahkan, kadangkala setengah dipaksa karena tidak ada yang bersedia. Karena itu pada priode berikutnya banyak yang menolak atau tidak bersedia lagi.
Cerita dari beberapa staf saya yang kebetulan pernah dipilih menjadi ketua RT dan RW membuat saya tertawa geli terkait dengan pengalaman dia pada saat menjabat ketua RT atau RW.
Bayangkan pak kita seperti dokter yang tidak kenal waktu dan harus menjalankan tugas. Mulai dari masalah anak-anak berkelahi yang dicampuri orangtua sampai keributan suami istri dalam rumah tangga. Pokoknya minta ampun kita pak .
Boleh jadi keluhan itu lebih disebabkan karena mereka memiliki beban ganda. Ditambah lagi kurang seimbangnya antara tanggung jawab dengan insentif yang diperoleh.
Karena itu seorang ketua RT atau RW harus didudukkan sebagai seorang manajer yang profesional. Tentunya sistem penggajiannya sudah harus mempertimbangkan dengan standar yang ada agar mereka dapat melaksanakan tugas secara optimal.
Di kota Surabaya dan kota Makassar ada RT dan RW percontohan. Ini merupakan inisiatif dan ide wali kotanya. Ketua RT dan RW diberi peran seperti seorang manajer dengan insentif sesuai standar yang dibutuhkan.
Hasilnya RT dan RW itu dapat membangun keteraturan dan ketertiban, kebersihan dan sanitasi dapat memberi tambahan pendapatan warganya karena mampu memproduksi pangan dengan konsep “Smart Farming” di lahan terbatas. Bahkan, sampah yang diproduksi diubah menjadi pupuk kompos.
Dengan demikian warga teredukasi untuk lebih produktif, lebih teratur dan ada tambahan pendapatan yang bisa mengurangi kemiskinan, ketimpangan, pengangguran serta penyakit sosial. Bahkan, mampu membayar biaya BPJS meskipun dinaikkan.
2020-2024 setiap desa atau kelurahan akan mendapatkan dana pembangunan untuk pengembangan ekonomi masyarakat kurang lebih satu miliar rupiah per tahun.
Seharusnya dana desa ini dapat dimanfaatkan membuat RT dan RW percontohan. Peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa atau kelurahan menjadi penting untuk merancang dan mengawal program ini. Diharapkan nantinya setiap kecamatan ada RT dan RW yang menjadi percontohan.
Kota Palu, Sigi dan Donggala tanggal 28 September 2018 mengalami bencana multidampak berupa gempa, tsunami dan likuefaksi. Bencana ini meluluhlantakan sejumlah permukiman masyarakat dan lapangan usaha.
Saat ini di tiga wilayah ini telah dibangun kawasan Hunian Tetap (Huntap), Permanent Housing dan akan segera dimanfaatkan. Kelembagaan masyarakat RT dan RW harus dipersiapkan secara baik karena ada tantangan yang harus diantisipasi.
Pertama warga Hunian Tetap heterogen dan berasal dari benerapa komunitas. Kedua, umumnya mereka kehilangan pekerjaan dan harta benda. Ketiga, mereka masih dibayangi oleh trauma bencana itu.
Pilkada tahun 2020 di Sulteng akan memilih Gubernur dan beberapa Bupati/Walikota. Boleh jadi konsep RT dan RW ini bisa menjadi “jualan” sejumlah calon yang ikut kontestasi.
Sesungguhnya yang terpenting dari proses ini adalah si calon memahami persis bagaimana mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dan penyakit sosial di masyarakat melalui skenario memanfaatkan keberadaan kelembagaan masyarakat di garda terdepan.
Partai pengusung, pemilik hak suara dan penyelenggara Pilkada memiliki peran strategis atas lahirnya pimpinan daerah yang dibutuhkan. SEMOGA.
