Ketua Bawaslu, Ivan Yudartha, Sekkot Palu H Asri, Asisten I Rifani Pakamundi dan Asisten III, Imran M Lataha dalam sosialisasi tahapan dan netralitas ASN, Kamis 6 Februari 2020 di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu. Foto: Hamdi Anwar/PE
PALU EKSPRES, PALU– Ketua Bawaslu Kota Palu Ivan Yudartha menjelaskan sejumlah hal terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam pasal 71 Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.
Utamanya larangan dalam ayat 1 pasal 71 UU tersebut. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI POLRI, dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Ivan mencontohkan, keputusan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 71 UU tersebut adalah keputusan terkait program anggaran. Organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pandangan Bawaslu akan dinyatakan melakukan pelanggaran jika OPD bersangkutan tiba-tiba melaksanakan programnya menjelang hari H pemungutan suara.
Lalu saat melaksanakan programmya, OPD bersangkutan mengundang wali kota yang notabene menjadi pasangan calon (Paslon) petahana untuk menjadi pembicara.
Sementara program itu sendiri sebelumnya tidak dianggarkan dalam penetapan APBD. Hal ini menurutnya akan dianggap menguntungkan calon petahana.
“Kalau terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sesuai ketentuan yang berlaku sanksinya berupa pembatalan pasangan calon,”kata Ivan dalam sosialisasi penerapan pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016, di Ruang Bantaya Kantor Wali Kota Palu.
Namun menurutnya jika program tersebut sebelumnya memang sudah ditetapkan dalam APBD dan waktu pelaksanaannya mendekati hari pemungutan suara, maka Bawaslu kata dia tidak mempermasalahkan.
“Akan tetapi, ketika calon petahana hadir , maka dia tidak boleh membawa simbol-simbol pencalonan,”ujarnya.
Keputusan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 71 lainnya adalah, bahwa OPD juga tidak boleh menggeser lokasi penyelenggaraan programnya. Misalnya program yang awalnya akan diselenggarakan di kelurahan A, lalu mendekati hari pemungutan suara, OPD tiba-tiba memindahkan lokasinya ke kelurahan B.
Serta menggeser waktu pelaksanaan program. Semisal program tersebut awalnya dilaksanakan pada bulan Maret lalu mundur ke bulan September, tepat pada bulan penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada.
“Maka itu kami sarankan, agar program-program anggaran sebaiknya jangan dilaksanakan pada tri wulan 3 karena itu mendekati hari pemungutan suara,”jelasnya lagi.
Kecuali lanjut Ivan, jika waktu program tersebut memang sudah disepakati dalam penetapan ABPD antara eksekutif dan legislatif.
Selanjutnya ayat 2 pasal 71. Disebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati -Wakil Bupati, dan Walikota-Wakil Wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
Ayat 3 melarang Gubernur- Wakil Gubernur, Bupati- Wakil Bupati, dan Walikota-wakil Walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Sementara itu, Sekkot Palu H Asri mengatakan, kepala OPD harus lebih berhati hati dalam melaksanakan program anggaran dan kegiatannya pada tahun penyelenggaraan Pilkada serentak ini. Karena bisa jadi lantaran ketidaktahuan terhadap ketentuan itu, maka seorang ASN bisa mendapat masalah hukum.
“Jadi kita memang harus hati-hati betul mengenai waktu pelaksanaan program anggaran ini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan petahana,”kata Sekkot.
Sekkot mengaku, pihaknya pada 27 Desember 2019 telah mengeluarkan edaran netraliasi ASN Palu. Sebagai bentuk antisipasi terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2020. Namun kata dia, informasi aturan dan larangan terkait netralitas ini memang harus diperjelas secara terperinci.
“Boleh jadi edaran itu tidak pernah dibaca para kepala-kepala OPD. Makanya kita harus saling mengingatkan. Karena kita kadang hilaf tanpa disadari perbuatan kita ternyata melanggar ketentuan,”demikian Sekkot.(mdi/palu ekspres)
