Oleh Hasanuddin Atjo
Ibukota Negara, IKN baru telah ditetapkan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tepatnya di sebahagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panajam Paser Utara. Regulasi ini akan berdampak terhadap wilayah penyangga pangan, tenaga kerja dan kebutuhan primer lainnya.
Jakarta, sebagai Ibukota Negara saat ini mendapat pasokan pangan dan tenaga kerja selain dari Pulau Jawa, juga berasal dari wilayah Pulau Sumatra khususnya Provinsi Lampung dan sekitarnya.
Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di IKN baru, akan dimulakan tahun 2024. Sejumlah infrastruktur secara bertahap akan mulai dibangun tahun 2021. Waktu tiga tahun dianggap lebih dari cukup membangun infrastruktur karena rancangan dan pelaksanaannya telah mengintegrasikan mekanisasi dan digitalisasi.
Penduduk di IKN baru nantinya diperkirakan tembus di angka 8 juta jiwa, belum termasuk penduduk yang tidak menetap karena tinggal sementara oleh tugas atau satu urusan. Pangan dan tenaga kerja terampil yang bersertifikat, tentunya akan menjadi satu kebutuhan prioritas.
Wilayah Pulau Kalimantan diperkirakan tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dan harus mendatangkan dari wilayah lain. Enam Provinsi di Pulau Sulawesi diuntungkan dan akan menggantikan peran kampung, karena berhadapan langsung dengan Pulau Kalimantan serta berada diantara Kalimantan dengan Pulau Maluku dan Papua.
Sulawesi Tengah adalah Provinsi paling diuntungkan dibanding enam provinsi lainnya. Keunggulan komparatif dan kompetetif yang dimiliki provinsi ini antara lain, (1) Berhadapan langsung dengan IKN baru, khususnya di pesisir Selat Makassar yaitu Kabupaten Donggala dan Tolitoli; (2) Jarak dengan IKN sekitar 200 km, atau waktu tempuh menggunakan kapal kecepatan 12 knout sekitar 10 jam; (3) Dapat menjadi jembatan penghubung IKN dengan Kawasan Timur ( Maluku dan Papua) melalui teluk Tomini dengan integrasi Tol laut dan Tol darat Tambu-Kasimbar.
Dengan posisi strategis seperti ini, Sulawesi Tengah akan memiliki daya saing yang lebih baik untuk pemasaran pangan dan penyediaan tenaga kerja trampil yang bersertifikat. Posisi strategis ini akan lebih bermakna kalau Pemerintah Provinsi bersama kabupaten/kota dapat berperan memfasilitasi pemerintah kecamatan dan desa merancang skenario pemanfaatan sumberdaya desa termasuk dana desa yang jumlahnya miliaran rupiah per desa. Tahun 2020 di Sulawesi Tengah sekitar 1.600 miliar rupiah dana desa telah ditransfer ke rekening desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi desa dan penguatan kelembagaan desa.
