PALU EKSPRES, JAKARTA – Wabah virus korona membuat pemerintah harus mengucurkan dana insentif untuk menjaga kondisi ekonomi Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan menjelaskan, rencana pemberian insentif itu telah dikonkretkan dalam hitungan rupiah.
Pemerintah akan menggelontorkan sedikitnya Rp 10,25 triliun untuk menaikkan konsumsi, investasi, maupun kunjungan wisata.
Keputusan pemberian insentif tersebut diambil dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden kemarin. Presiden Joko Widodo meminta ada kebijakan fiskal yang mampu mendorong konsumsi masyarakat. ”Perlu saya ingatkan lagi agar kita semuanya, kementerian dan lembaga, mempercepat belanja,” ujarnya. Termasuk kepada daerah untuk mempercepat belanja APBD.
Ratas itu menyepakati beberapa skema insentif. Mulai penambahan bantuan bagi keluarga penerima manfaat, subsidi perumahan, hingga tentu saja insentif pariwisata. Khusus yang terakhir itu hanya diberikan kepada sepuluh daerah yang selama ini menjadi tujuan wisata. Mulai Batam, Denpasar, Manado, Malang, hingga Labuan Bajo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pada prinsipnya instrumen fiskal ditujukan untuk mendukung konsumsi, investasi, dan mendorong sektor pariwisata. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Tiongkok terkoreksi akibat wabah Covid-19. Indonesia pun terkena imbasnya. Namun, fiskal bukan satu-satunya instrumen. Masih ada kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor keuangan.
Sri Mulyani berharap ketiganya mampu menetralkan dampak Covid-19. Bila pertumbuhan ekonomi Tiongkok terkoreksi 1 persen, dampaknya ke Indonesia sekitar 0,3 persen. ”Jadi, sekarang kita sedang berupaya mengurangi dampak negatif yang mungkin bisa menurunkan baseline growth (pertumbuhan dasar) kita hingga ke 4,7 (persen),” terangnya seusai ratas. Pertumbuhan dasar Indonesia sendiri saat ini 5,02 persen.
Penambahan manfaat, misalnya, menyasar sekitar 15,2 juta kelompok penerima manfaat. Tunjangan sembako mereka dinaikkan Rp 50 ribu per bulan atau 33 persen. Dengan begitu, tunjangan sembako mereka naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. ”Anggaran yang dipakai selama enam bulan tambahan ini Rp 4,56 triliun dan akan dimulai pada Maret,” lanjut Ani, sapaan Sri Mulyani.
Begitu pula insentif perumahan sebesar Rp 1,5 triliun. Rp 800 miliar untuk subsidi selisih bunga selama 10 tahun sehingga bunganya menjadi 5 persen. Sisanya, Rp 700 miliar untuk bantuan uang muka perumahan. Dari insentif itu, akan ada tambahan 175 ribu unit rumah baru yang bisa dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Untuk insentif pariwisata, pemerintah membaginya ke dalam tiga golongan. Pertama, pajak hotel dan restoran (PHR). Kedua, insentif bagi wisatawan mancanegara. Ketiga, wisatawan domestik. Pemda diminta meniadakan PHR selama enam bulan ke depan. Sebagai gantinya, ada insentif dari pemerintah pusat untuk menggantikan pendapatan pajak tersebut.
Untuk mendongkrak kunjungan wisata dari luar negeri, digelontorkan hampir Rp 300 miliar. Termasuk untuk promosi maupun insentif bagi maskapai dan agen travel. Sementara itu, wisatawan dalam negeri diberi insentif hampir setengah triliun rupiah.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan, insentif akan menghasilkan potongan 30 persen harga tiket untuk seperempat kapasitas kursi pesawat di tiap penerbangan. Sebagai gambaran, bila yang digunakan adalah Boeing 737 berkapasitas 180 seat, yang disubsidi tiketnya 45 seat. ”Selama tiga bulan ke depan,” ucapnya.
Kemudian, insentif lainnya disalurkan melalui Pertamina dan PT Angkasa Pura (AP). ”Kalau dari Pertamina dan AP I-II adalah diskon terhadap produknya,” lanjut Budi. Yakni diskon avtur dari Pertamina dan diskon pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) dari PT AP.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto menerangkan, insentif diberikan pada tarif penerbangan menuju daerah pariwisata. Yakni Batam, Denpasar, Jogjakarta, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Toba, Tanjung Pandan, dan Tanjungpinang. Durasinya tiga bulan. Nanti penumpang menikmati diskon 40–50 persen dari tarif riil yang berlaku untuk 25 persen dari total kursi yang tersedia dari tiap penerbangan. Untuk sementara akan diberlakukan selama low season, yaitu dari Maret sampai Mei.
Penjemputan WNI
Anggota TNI AL mempersiapkan inkubator di KRI dr. Soeharso saat sandar di Dermaga Madura Ujung Koarmada II, Kamis (20/2). KRI dr. Soeharso disiapkan untuk mengevakuasi 74 WNI yang bekerja di kapal pesiar Diamond Princess yang kini berlabuh di Yokohama, Jepang. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)
Pagi ini, sekitar pukul 10.00, KRI dr Soeharso akan menjemput 188 anak buah kapal (ABK) Indonesia dari kapal pesiar World Dream. Rencananya, mereka tiba Pulau Sebaru Kecil pada Jumat sekitar pukul 03.00. Sejak hari itu pula mereka akan menjalani masa karantina selama 14 hari.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto mengungkapkan, pasukan TNI kemarin (25/2) menuju Pulau Sebaru Kecil. Mereka akan memeriksa kesiapan RS yang menjadi tempat observasi para ABK World Dream. Jika ada kerusakan, akan dilakukan perbaikan. ”Rumah sakit tersebut ada delapan bangunan dengan 168 tempat tidur. Bisa dimaksimalkan hingga 200 tempat tidur,” tuturnya kemarin. Hari ini 30 anggota tim kesehatan juga berangkat ke Sebaru Kecil. Mereka akan mendampingi para ABK tersebut selama masa karantina.
Sesuai skenario, hari ini KRI dr Soeharso akan lepas jangkar di dekat Pulau Sebaru Kecil. Selanjutnya, sekoci mengantarkan seluruh peserta karantina ke pulau tersebut. ”KRI Soeharso akan tetap di sana dan dijadikan rumah sakit rujukan jika ada yang sakit,” terang dia.
Sementara itu, nasib berbeda dialami WNI yang menjadi kru kapal pesiar Diamond Princess. Hingga kemarin, mereka masih terjebak di kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Yokohama, Jepang, itu. Belum jelas kapan pemerintah menjemput mereka. Pembahasan masih seputar armada yang akan digunakan untuk menjemput para WNI tersebut. ”Rencana menggunakan pesawat yang sudah memiliki registrasi ke sana, yakni Garuda Indonesia,” ucap pria yang akrab disapa Yuri itu. Namun, dia menambahkan, pemerintah belum menentukan tanggal penjemputan. Alasannya bermacam. Pertama, antrean. Bukan hanya Indonesia yang ingin menjemput kru Diamond Princess. Pemerintah Filipina dan Hongkong juga ingin menjemput warga masing-masing.
Selain itu, pemerintah masih memikirkan cara untuk memindahkan para kru tersebut ke bandara dan mengevakuasi mereka kembali ke tanah air. Menurut Yuri, ABK di Diamond Princess tak bisa diperlakukan seperti penumpang pada umumnya. ”Warga Amerika yang dijemput, 21 orang menjadi positif (terinfeksi virus korona, Red),” ungkapnya. Hal itu juga menjadi atensi pemerintah. Sebab, pemerintah tak ingin mereka yang dijemput dalam kondisi sakit. Karena itu, persiapan sarana dan tenaga karantina patut diperhitungkan.
Pembahasan Tingkat Global
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Dirjen WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus di sela-sela pertemuan tingkat tinggi Dewan HAM PBB Sesi Ke-43 di Jenewa Senin waktu setempat (24/2). Keduanya membahas situasi global persebaran virus korona. ”Koordinasi dan kolaborasi global sangat penting untuk mengontrol dan mengatasi penyebaran Covid-19,” ujar Retno dalam keterangan tertulisnya kemarin. Kepada WHO, Menlu 57 tahun tersebut menyampaikan penanganan Covid-19 di Indonesia. Hingga kemarin, berdasar data Kementerian Kesehatan, belum ada kasus individu terjangkit virus korona.
Retno juga menjelaskan kondisi dan evakuasi WNI yang berada di luar negeri. Khususnya yang berada di wilayah terdampak virus tersebut. Dia juga menyampaikan hasil pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN-Tiongkok di Vientiane, Laos, 20 Februari lalu. Ada tiga langkah penting. Pertama, koordinasi dan pertukaran informasi antarnegara ASEAN dan Tiongkok. Retno mengusulkan adanya jalur komunikasi hotline.
Kedua, memperkuat mekanisme ASEAN-Tiongkok dalam menghadapi krisis wabah Covid-19. ”Kemampuan mekanisme ASEAN-Tiongkok dalam mengatasi wabah SARS tahun 2003 memberikan pelajaran berharga untuk menghadapi virus korona saat ini,” terang alumnus Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada itu. Retno mengusulkan pembentukan ASEAN-Tiongkok Ad-Hoc Health Ministers Joint Task Force. Tim tersebut dapat memfokuskan kerja sama untuk pertemuan tim ahli, riset, dan produksi bersama vaksin. Juga bertukar informasi dan data penanganan Covid-19.
Ketiga, memperkuat strategi komunikasi menjadi sebuah keharusan. ”Komunikasi dan edukasi publik terkait wabah Covid-19 sangat penting untuk mencegah kepanikan dan kebingungan masyarakat akibat wabah itu,” ujarnya. Narasi publik yang akurat dan kampanye yang terkoordinasi, papar Retno, akan memberikan kepercayaan dan sentimen positif. Untuk mencegah stigma dan meminimalkan berita bohong atau hoax yang hanya akan memperkeruh situasi.
(lyn/han/byu/mia/c9/c11/oni/jawa pos)
