Oleh Busranuddin Daeng Masserang*
Kegiatan penyuluhan di Indonesia khususnya dibidang pertanian telah memiliki sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai sejak awal abad 20 dengan hasil yang cukup menggembirakan pada saat itu. Usaha- usaha tersebut terus dikembangkan dan kemudian dibentuk suatu sistem penyuluhan pertanian yang melembaga di Indonesia dengan dibentuknya Dinas Penyuluhan (Landbouw Voorlichting Dients atau atau LVD) pada tahun 1908 di bawah Deprtemen Pertanian (BPLPP, 1978, Iskandar 1969).
Dengan perkembangan waktu dan zaman, efektifitas penyuluhan tersebut terus berkembang menjadi beberapa bidang, khususnya dalam rangkap kategori Ilmu-Ilmu hayati yaitu, Penyuluh Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang secara empirik memiliki tugas yang sama sesuai bidang masing-masing.
Di masa pendemi COVID 19, hirarki wawasan serta pengamalan penyuluh harus lebih diefisienkan mengingat banyaknya masyarakat yang masih perlu dirangkul dan dibantu dari produktivitas, serta penangkapan peluang usaha. Secara empirik, melihat kondisi umum di dunia produksi dan usaha saat pendemi COVID 19, maka yang menjadi tolak ukur perjuangan adalah dari penyaluran usaha, dalam hal ini adalah hasil dari produksi yang telah diperoleh dari masyarakat dan sudah barang tentu ini adalah sebagian dari tupoksi seorang penyuluh.
Berbicara pada tatanan ekonomi mikro di masa pendemi COVID 19, permasalahan yang sangat actual adalah media jual ataupun pasar. Hal ini sangat riskan apabila nilai produksi meningkat sedangkan pasar tidak tersedia dengan maksimal, dalam artian adanya pendemi COVID 19, serta untuk mendukung program pemerintah memutus mata rantai COVID 19 maka umumnya masyarakat akan memilih berdiam diri di rumah.
Ketika masyarakat lebih banyak di rumah maka teori ekonomi yang mengatakan “ Ketika harga banyak di pasar, nilai akan turun dan ketika harga berkurang nilai akan naik”. Teori ini akan berlaku dan mengakibatkan kerugian ditingkat petani. Dampak pendemik COVID 19 ini sudah pasti sangat terasa ditingkat petani. Oleh sebab itu dibutuhkan kinerja penyuluh yang lebih modern dalam menghadapi sebagian masalah di masa pendemi. Apalagi isu pendemik belum diketahui kapan berakhir.
Dari sekian masalah perekonomian khususnya dibidang mikro yang notabene sangat berkaitan erat dengan penyuluhan, dipandang perlu menggunakan cara digital teknologi, yaitu dengan memberikan pemahaman yang lebih ke tingkat masyarakat khususnya petani yang terdiri dari kelompok tani. Bahkan, Gapoktan (gabungan Kelompok Tani) untuk melakukan penyuluhan dalam hal pengenalan aplikasi-aplikasi atau media sosial lainnya yang dapat menghubungkan pelaku produktif ke pasar. Pasar yang dimaksud sudah tidak memiliki media khusus sebagaimana disampaikan pada teori sebelumnya tentang wujud pasar yaitu pertemuan antara satu dengan yang lain untuk melaksanakan kegiatan ekonomi (Tawar menawar). Pasar di sini sudah bergeser pemaknaannya yang telah masuk pada konsep teknologi digital hubungan produktif dan konsumen langsung dari tempat produksi ke rumah konsumen.
Dengan menggunakan pemahaman penyuluhan yang lebih modern kepada Kelompok Tani ataupun Gapoktan, diharapkan output produksi petani kelak memiliki solusi. Disamping itu petani juga dapat bertransaksi langsung dengan konsumen-konsumen yang akan dituju tanpa harus menunggu media pasar yang baku, seperti toko, galeri ataupun kios.
Harapan yang akan diberi sekiranya tiap-tiap penyuluh se Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Tengah, dapat menambah bahan ajar untuk petani-petani di wilayah binaan masing-masing, dalam bentuk pengenalan operasional pasar di media sosial, guna membantu pengembangan distribusi produksi para petani, Kelompok Tani dan Gapoktan serta menjadi alternatif pasar selama masa pendemi COVID 19.
*Wakil Koordinator Penyuluh KPH Kulawi (Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah)
