Oleh Hasanuddin Atjo
Sulawesi Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan kota, memiliki potensi tambang galian C, Nikel, Gas alam maupun sumber energi terbarukan. Potensi ini telah melambungkan nama provinsi ini di level nasional dan ketenarannya diperbesar lagi oleh bencana alam multidampak gempa, tsunami dan liquafaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018.
Sejumlah investor, terutama asing telah berinvestasi. Dan selama lima tahun terakhir nilai investasi di Sulawesi Tengah selalu berada di kelompok sepuluh besar nasional. Realisasi investasi tahun 2019 di Provinsi ini mencapai Rp 31,5 triliun dan lebih besar dari target BKPM pusat yaitu sebesar Rp 20,08 triliun. Sektor yang paling diminati yakni industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya dengan investasi sebesar Rp19,83 triliun. Setelah itu disusul sektor kelistrikan, gas dan air dengan total investasi sebesar Rp6,33 triliun. Sektor Pangan ( Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) yang menampung sekitar 60 persen dari angkatan kerja Sulteng (atau sekitar 800 ribu orang) berada di urutan ketiga dengan realisasi investasi sebesar Rp2,20 triliun. Selanjutnya sektor Perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp1,04 triliun, serta industri kimia dan farmasi sebesar Rp1,03 triliun.
Berdasarkan pendekatan wilayah, Kabupaten Morowali menjadi tujuan utama investasi. Pada tahun 2019 realisasi investasi di kabupaten ini mencapai Rp25,862 triliun yang fokus ke prosesing nikel, disusul Morowali Utara sebesar Rp2,126 triliun dan masih terkait nikel serta Kabupaten Poso Rp1,771 triliun untuk energi listrik, PLTA.
Pada satu sisi kita berbangga atas prestasi pemerintah daerah dengan tingginya investasi dalam 5 tahun terakhir. Bahkan di tahun 2018 dan 2019 berada di peringkat delapan nasional dan peringkat pertama di kawasan timur Indonesia. Selain itu investasi pada sektor tambang dan gas serta energi, mendudukkan pertumbuhan ekonomi Sulteng di tahun 2019 tertinggi nasional yaitu 7,15 persen. Disisi lain, daerah ini menyisahkan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diminimalisir oleh pemimpin baru periode tahun 2020-2024. Diantaranya mengurangi angka kemiskinan yang masih dua digit yaitu 13,18 persen ; Menurunkan ketimpangan pendapatan individu (rasio gini) yang saat ini 0,34 poin yang cenderung bergerak naik serta ; menurukan ketimpangan pendapatan antar wilayah yang saat ini berdasarkan indeks Wiliamson berada di angka kritis 0,606 poin dan cenderung naik.
Pertumbuhan ekonomi di Sulteng pada 13 kabupaten/kota bergerak dari terendah sebesar 5 persen, tertinggi 12 persen ; Kemiskinan terendah 7 persen dan tertinggi 18 persen; Rasio gini terendah 0,30 poin, tertinggi 0,37 poin dan ; Indeks Wiliamson menggambarkan ketimpangan pendapatan antar kabupaten yang terendah sebesar Rp 2, 44 triliun, tertinggi sebesar Rp 30,51 triliun.
Menjadi Sulteng Hebat merupakan harapan dari seluruh pemangku kepentingan dan masyarakatnya. Menjadi pertanyaan kemudian adalah; Pertama apa yang menjadi indikator bahwa Sulteng memang hebat?; Kedua bagaimana skenario atau strategi untuk merealisasikan Sulteng hebat tersebut?. Kedua pertanyaan besar ini menuntut desain holistik yang implementatif; Menuntut kualitas, integritas dan komitmen serta konsistensi dari pemimpin baru. Desain yang bagus tanpa executor yang handal, piawai serta mumpuni menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, maka semuanya hanya menjadi dokumen dan catatan sejarah.
Indikator Sulteng hebat nantinya ditunjukkan oleh besaran capaian Pertumbuhan ekonomi (minimal sama dengan saat ini, 7,15 persen); Kemiskinan kurang dari 10 persen ; Ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan rasio gini dan indeks Wiliamson juga harus diturunkan minimal 0,30 poin; Nilai tukar petani, NTP gabungan didorong di atas 100 persen, apalagi sekitar 60 persen angkatan kerja bekerja pada sektor itu dan; Inflasi dijaga kiranya tidak melebihi 2,5 persen.
Skenario untuk merealisasikan target ini harus termuat dalam desain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD 2021-2025. Dan ini merupakan terjemahan dari visi-misi kepala daerah terpilih. RPJMD itu kemudian menjadi landasan rencana kerja tahunan pemerintah daerah dan dikenal dengan istilah Musrembang RKPD, Rencana Kerja Penerintah Daerah.
Banyak visi-misi yang bagus dan membumi kemudian diterjemahkan dalam RPJMD. Ironinya, kadangkala pada kasus tertentu visi dan misi itu disusun oleh pihak ketiga atau tim sukses. Meskipun tidak ada aturan yang melarang visi-misi dibuat pihak ketiga, dan itu sah-sah saja. Sangat diharapkan bahwa visi-misi itu lahir dari pemikiran, gagasan dan inisiatif calon pemimpin daerah bersama pasangannya. Pihak ketiga atau tim sukses seyogianya hanya berperan menarasikan dan menyempurnakan visi dan misi itu . Bila skenario ini bisa terealisasi, maka optimisme menjadi Sulteng Hebat di tahun-tahun mendatang menjadi sebuah harapan baru. Paling tidak telah terbangun landasan atau pondasi untuk menuju Sulteng Hebat itu.
Pilkada tahun 2020 menjadi sangat penting dan strategi melahirkan pemimpin daerah yang inovatif, adaptif dan update . Saat ini dunia berada di era digitalisasi, era industri 4.0 dan era distrubsi (perubahan yang tidak terlihat). Ditambah lagi bencana non alam Pandemic Covid-19 yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengikuti tatanan kenormalan yaitu menjaga jarak, membatasi kontak fisik serta disiplin selalu menjaga kebersihan.
Terakhir, ulasan yang berkaitan dengan skenario pengembangan sektor pangan, dan pariwisata serta sektor jasa akan dibahas tersendiri pada artikel berikutnya. Mudah2an artikel ini bisa menambah wawasan pemilik hak suara untuk nantinya memilih pemimpin sesuai tuntutan kebutuhan. SEMOGA
