Oleh Hasanuddin Atjo
Hasil kajian pascabencana gempa bumi, tsunami dan liquafaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018 menunjukkan bahwa sebahagian lokasi pemukiman masyarakat di Kelurahan Lere, Balaroa dan Petobo Kota Palu, serta Desa Jonooge Kabupaten Sigi, disimpulkan tidak bisa lagi dibangun kembali karena statusnya berubah menjadi wilayah kategori merah atau rawan bencana.
Di Minggu sore tanggal 14 Juni 2020, sengaja berkunjung ke salah satu lokasi pembangunan Hunian tetap disingkat “Huntap” yang sengaja dibangun oleh pemerintah bersama pihak ketiga untuk mengkomodir masyarakat korban bencana 28 September 2018 yang wilayahnya berkategori zona merah itu.
Huntap yang dikunjungi berlokasi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore, Kota Palu, dan persis berada di belakang Universitas Tadulako Palu, kini hampir rampung 100 persen. Ribuan rumah tipe kecil sedehana tertata dengan rapi yang ditunjang oleh jalan yang lebar. Bahkan, ada yang berjalur dua dan mengelilingi kawasan pemukiman. Dan terlihat penataannya rapi dan asri, sehingga menurut hemat saya pemerintah dan pihak ketiga patut diapresiasi.
Terlihat ada pula rumah ibadah (masjid) dalam tahap penyelesaian, namun fasilitas publik lainnya belum terlihat seperti terminal angkutan kota, sarana pendidikan, gedung pertemuan warga, dan fasilitas Puskesmas. Harapan kita nantinya fasilitas itu juga akan ikut melengkapi kawasan Hunian tetap itu agar bisa menjadi kawasan baru dengan model pengelolaan yang baru pula.
Ada sejumlah warga yang mulai menempati huntap tersebut dan ada pula sedang bersih-bersih untuk persiapan pindah. Beberapa waktu lalu sempat mewancarai sejumlah warga terkena dampak dan kemudian mendapat jatah untuk menempati Huntap yang telah disiapkan.
Berdasarkan hasil wawancara dan dilengkapi dengan pengamatan situasi dan kondisi huntap pada tanggal 14 Juni lalu, ada beberapa catatan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan huntap agar bisa menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang baru sehingga warganya merasa lebih nyaman, lebih betah, lebih care satu sama lain dan terbangunnya rasa percaya diri. Ini juga sebagai upaya agar bisa keluar dari trauma dan melupakan masa lalu yang kelam dan menyedihkan.
Pertama, belajar dari Jepang dalam merelokasi warga korban bencana tsunami selalu mempertimbangkan unsur kekerabatan, hubungan emosional dalam menempatkan warga dalam blok yang sama agar tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses penyesuaian. Bahkan di Jepang sesuai dengan mufakat.
Warga, sengaja identitas asal wilayah mereka tidak dihilangkan. Boleh jadi untuk huntap Tondo bisa mengdopsinya dengan nama Lere baru, Balaroa Baru atau Petobo baru. Namun semua berpulang kepada kesepakatan warga.
Kedua, halaman huntap relatif kecil, dan program rumah pangan lestari yang fokus ke tanaman sayuran, bumbu bahkan memelihara ikan dalam ember dapat menjadi salah satu pertimbangan membantu kebutuhan keluarga. Sejumlah contoh terkait dengan program pangan lestari antara lain dapat dilihat dan dipraktekan kegiatan warga yang bermukim di lorong kecil kota Makassar dan Surabaya.
Kelembagaan yang akan mengatur dan melayani warga mulai Rukun Tetangga, RT dan Rukun Warga, RW harus profesional. Karena itu proses rekruitmen melalui seleksi ketat dan harus ada keberanian dari pemerintah Kelurahan untuk menganngarkan gaji yang layak bagi seorang RT atau RW yang diharap berperan sebagai manajer.
Kelurahan seyogianya menjadikan RT dan RW pada Huntap tersebut sebagai bagian dari “Kelurahan Cerdas” yang akan melakukan manajemen pemerintahan dan pembangunan wilayah kelurahan berbasis digitalisasi yang relevan dengan konsep New Normal Pandemic Covid-19.
Namun kesemuanya berpulang kepada siapa yang akan terpilih menjadi walikota Palu dalam kontestasi politik tahun 2020. Kita berharap bahwa yang terpilih menjadikan pengelolaan Huntap menggunakan cara-cara baru yang merupakan bagian dari contoh kelurahan cerdas. SEMOGA.
