Bimtek PPS di Tolitoli, KPU Kedepankan Social Distancing

PALU EKSPRES, TOLITOLI – KPU Tolitoli menggelar bimbingan teknis (Bimtek) untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020, Senin (22/6/2020). Total PPS yang telah mengikuti Bimtek tersebut sebanyak 327 orang dan pelaksanaannya tetap memberlakukan social distancing sebagaimana protap Covid-19.
“Semuanya anggota PPS yang mengikuti Bimtek tersebut berjumlah 327 orang, tersebar di 10 kecamatan,” kata Divisi Teknis penyelenggaraan Pemilu Sosialisasi KPU Tolitoli, Alisman, Senin (22/06/2020).
Bimtek kepada PPS itu katanya telah digelar dua gelombang dengan menggunakan aturan protokoler kesehatan yang dipersyaratkan pihak KPU pusat.
“Hanya kecamatan Dakopemean saja yang dilaksanakan Bimtek satu gelombang, kecamatan lainnya dua gelombang, pagi dan malam,” jelasnya.
Menurut Alisman, dalam pelaksanaan Bimtek untuk anggota PPS yang diterapkan, sebelum memasuki ruangan para peserta diwajibkan mencuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh dan mengenakan masker. Kemudian saat menerima materi diharuskan tetap menjaga jarak.
Bimtek terhadap para penyelenggara Pilkada di Tolitoli bukan hanya dilaksanakan bagi PPS, melainkan juga kepada penyelenggara lainnya diantaranya PPDP dan KPPS. Hal tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab seorang penyelenggaran Pilkada Tolitoli yang akan digelar Desember mendatang.
“Bimtek ini sebagai upaya untuk meningkatkan tugas dan tanggung jawab penyelenggaran Pilkada di tingkat desa,” katanya
Sebelumnya KPU telah melantik 42 anggota PPS di Tolitoli, pelantikan tersebut merupakan jumlah anggota PPS yang belum sempat dilantik disebabkan munculnya pandemic Covid 19.
Jumlah PPS atau penyelenggara Pemilu di tingkat desa di Kabupaten Tolitoli seluruhnya sebanyak 327 orang sementara yang sempat dilantik baru 285 orang, menyusul 42 orang pekan lalu.
Penundaan pelantikan PPS itu dikarenakan adanya keputusan KPU RI disertai Surat Edaran (SE), yang menyatakan beberapa tahapan pilkada dinyatakan dihentikan, termasuk pelantikan PPS. (mg5/palu ekspres)