Oleh Hasanuddin Atjo
Pandemic Covid-19 yang masih berkepanjangan telah menyebabkan situasi ekonomi global, termasuk Indonesia bagai kapal oleng dan bisa-bisa tenggelam bila tidak bisa dikendalikan secara profesional oleh nakhoda yang piawai atau handal.
Gelombang tutupnya atau pailitnya sektor usaha mulai skala kecil hingga besar telah menyebabkan terjadi PHK besar-besaran. IMF telah memprediksi ekonomi global tahun 2020 tumbuh minus (-4,9) persen dan Indonesia minus 0,3 persen. Jumlah korban PHK hingga Juni 2020 di Indonesia di sektor formal mendekati 4 juta orang dan nonformal sekitar 9 juta orang. Selain itu Indonesia akan kehilangan devisa PDB di tahun ini diperkirakan antara 3000-4000 triliun rupiah.
Pertumbuhan ekonomi yang minus dimaknai bahwa nilai konsumsi ditambah impor lebih besar daripada nilai investasi ditambah ekspor. Bagi Negara yang memiliki cadangan devisa besar bisa bertahan lebih lama dibanding yang terbatas. Indonesia termasuk Negara dengan cadangan devisa yang tidak begitu baik.
Karena itu Presiden Joko Widodo meskipun dalam kondisi pandemic Covid-19 terus berupaya keras agar investasi di Indonesia tidak terhenti dan ekspor tetap bisa berlangsung. Salah satu wujud nyata adalah mampirnya 7 investasi yang keluar China ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Pangan di era pandemic Covid-19 menjadi salah satu sektor usaha yang masih bertahan, karena masih tingginya permintaan dunia terhadap sejumlah komoditi primer termasuk hasil laut. Indonesia sudah tentu lebih diuntungkan karena merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar dan beriklim tropis yang dapat berproduksi sepanjang tahun.
Bila diasumsikan pandemic Covid-19 dapat diatasi di tahun 2020, maka dampak sesungguhnya dari krisis ini mulai terasa di tahun 2021. Persoalannya adalah dana bagi hasil daerah tentunya akan berkurang. Apalagi berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2020, antara lain menghentikan sementara dana desa yang selama lima tahun terakhir telah tersalur sekitar 250 triliun rupiah dan di Provinsi Sulteng sekitar tujuh triliun rupiah.
Provinsi Sulawesi Tengah akan rasakan beban yang lebih berat karena daerah ini belum selesai proses recovery akibat bencana dahsyat 18 September 2018, kini ikut menghadapi krisis ekonomi akibat pandemic Covid-19. Ditambah lagi dicabutnya bantuan dana desa di tahun 2021.
Sulawesi Tengah saat ini masih menyisahkan tiga kabupaten tertinggal dari 13 kabupaten kota. Dari 1.862 desa yang berstatus sangat tertinggal maupun tertinggal kurang lebih 60 persen. Ditambah lagi oleh angka kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan yang tinggi di atas rata-rata nasional.
Karena itu Pilkada di tahun 2020 bagi Sulawesi Tengah menjadi momentum sangat penting dan menentukan. Diperlukan lahirnya seorang change leader, change leadership atau pemimpin perubahan sesungguhnya, bukan karena popularitas serta merta dibesarkan oleh sebuah skenario yang lebih kepada pencitraan.
Semua tentunya berharap bahwa pemimpin daerah yang lahir dari pelaksanaan Pilkada tahun 2020 adalah nakhoda yang profesional, handal dan piawai agar kapal bisa kembali ke posisi normal dan mampu “berlari kencang”. SEMOGA
