PALU EKSPRES, PALU– Bupati Donggala Kasman Lassa meminta kompensasi atas sejumlah aset bangunan yang kini sudah berada di wilayah administrasi Kota Palu. Aset itu antara lain Kantor PDAM Donggala yang berlokasi di jalan I Gusti Ngurah Rai Palu demikian pula halnya bangunan perkantoran yang berada di Jalan Bantilan.
Menurutnya, PDAM Donggala yang berlokasi di Kota Palu sebagai salah satu aset sumber pendapatan dengan pembiayaan APBD Kabupaten Donggala yang telah menelan banyak anggaran. “Apabila hendak diserahkan ke ke Kota Palu tentu saja harus ada kompensasi,”kata Kasman Lassa dalam rapat virtual tentang koordinasi penyelesaian persoalan aset antara pemerintah Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parimo (Padagimo), Rabu 16 September 2020.
Dalam rapat yang dimoderatori Pelaksana Harian Sekretaris Deerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Mulyono ini, Bupati Donggal juga mempertanyakan hal yang sama kepada Kabupaten Parimo maupun di Kabupaten Sigi.
Sementara itu, Wali Kota Palu, Hidayat justru mengeluhkan terbatasnya gedung perkantoran di wilayahnya. Sementara kata dia, status pinjam pakai bangunan perkantoran milik pemerintah Kabupaten Donggala sudah mulai lapuk. “Akan tetapi menjadi dilema untuk dilakukan renovasi karena tidak berstatus sebagai aset pemerintah Kota Palu,”katanya.
Wakil Bupati Parigi Moutong, H Badrun Ngai, mengaku tidak terlalu mempersoalkan masalah tapal batas dengan Kabupaten Donggala. Pihaknya lebih fokus mempertanyakan aset Rujab Wabup dan Sekab serta Kantor Dinas PUPR yang merupakan aset Pemprov. Yang diharapkan dapat diserahkan ke Pemkab Parimo supaya dapat melakukan rehabilitasi bangunan tanpa beban.
Rapat ini dipimpin Wakil Gubernur Sulteng H Rusli Dg Palabbi. Dia apresiasi kedatangan Walikota Palu, serta para bupati, demikian pula apresiasi kepada Bupati Donggala yang telah menyerahkan beberapa aset sebelumnya. Berkaitan dengan masih adanya beberapa persoalan, Wakil Gubernur menyarankan untuk bisa duduk bersama secara lebih teknis dengan melibatkan Dinas Tata Ruang serta OPD terkait lain sesuai usulan Bupati Donggala dan peserta lainnya.
Wakil Gubernur juga berharap sebelum difasilitasi oleh pemerintah provinsi, sudah ada titik temu antara pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Sebelumnya dalam sambutan Gubernur Sulteng, Rusli memyatakan tertib pengeloaan aset daerah adalah salah satu parameter penting demi terwujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).
Untuk itu, diharapkan adanya sinergitas dan komitmen antara seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan aset daerah guna mewujudkan asas-asas pengelolaan barang milik daerah yang mencakup asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Rapat koordinasi menurutnya sangat relevan dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf b dan pasal 1 ayat (3) huruf c peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,
Yang menyebutkan tugas dan wewenang gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah mesti melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi serta menyelesaikan perselisihan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
Rapat ini ia harap dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan aset, khususnya yang dialami antara pemerintah Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. Dengan duduk bersama lanjut Wakil Gubernur, maka dapat berdialog dan mengurai pikir, yang diharapkan dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, sehingga di akhir pertemuan, semua masalah dapat teratasi dengan baik, dan tuntas sesuai koridor peraturan undang-undang yang berlaku. (Humas/mdi/palu ekspres)
