PALU EKSPRES, PALU- Terkait pemahaman masyarakat tentang penggunaan anggaran yang seolah-olah hanya mementingkan infrastruktur ketimbang hunian masyarakat diklarifikasi langsung Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulteng, H. Syaifullah Djafar.
Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Aliansi Sulteng Menggugat terkait transparansi dana bencana, yang dijelaskan Syaifullah bawah bencana di saat pertama terjadi tidak hanya persoalan hunian, tetapi berdampak pada sektor lain termasuk jalan yang menjadi akses vital saat itu, khususnya untuk distribusi logistik.
Beberapa hal yang menjadi penegasan Syaifullah yang berharap masayarakat memahami alur penggunan dana bencana 28 September 2018. Penjelasan detail ini disampaikan Kadis dalam rapat evaluasi penanganan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, yang dipimpin Gubernur Sulteng H Longki Djanggola, di ruang Polibu, Senin (16/11/2020).
Hal pertama yang perlu diluruskan kata Syaifullah, adanya anggapan yang salah seolah-olah bencana yang terjadi di Padagimo hanya berdampak pada sektor perumahan (penyintas). Bencana yang terjadi di padagimo merupakan bencana multi sektor, baik sektor fisik, sektor ekonomi maupun sektor sosial.
‘’Ini yang harus dipahami masyarakat dan perlu kami sampaikan agar masyarakat ataupun orang-orang yang belum paham agar bisa tercerahkan,’’ kata Kadis.
Lanjut Kadis, sejak awal pengalokasian dana untuk penyelenggaraan penanganan bencana, baik itu pada masa tanggap darurat, pada masa transisi darurat, maupun pada masa paska bencana sudah diarahkan dan sudah dialokasikan menurut masing-masing sektor terdampak.
‘’Jadi tidak ada peralihan anggaran dari sektor perumahan ke sektor jalan. Sehingga tidak benar apabila dikatakan bahwa masalah belum tuntasnya penyediaan huntap bagi para penyintas seolah-olah diakibatkan karena adanya peralihan anggaran, atau salah pengalokasikan anggaran yang seharusnya ke sektor perumahan / bantuan untuk penyintas dialokasikan ke sektor jalan,’’ tegas Syaifullah.
Bahwa belum tuntasnya penyediaan Huntap kata Syaifullah, bukan karena tidak ada anggaran (atau anggarannya dialihkan ke sektor jalan), tetapi karena masalah-masalah sosial dan tekinis yang menghambat, terutama masalah lahan, penyiapan daya listrik dan masalah tenaga kerja yang terbatas terutama sejak pandemi Covid-19.
‘’Jadi anggarannya ada. Tidak ada kata dialihkan. Tapi karena masalah-masalah tadi sehingga progresnya sedikit melambat,’’ terangnya.
Dia juga memberi gambaran bagaimana Pemprov Sulteng dibantu oleh instasi Pusat menyelenggarakan langkah-langkah penanganan bencana Padagimo. Dimulai pada masa tanggap darurat dilakukan, proses evakuasi mayat korban bencana, normalisasi akses, penyiapan shelter penyintas, penyiapan suplai air bersih melalui tangki air bergerak dan pembersihan jalan-jalan dan lingkungan kota.
‘’Dari kegiatan kegiatan tanggap darurat tersebut kegiatan penyelenggaran jalan merupakan kegiatan yang sangat strategis. Karena kegiatan-kegiatan lainnya tidak bisa berlangsung apabila tidak dilakukan normalisasi akses terlebih dahulu,’’ jelasnya.
Demikian juga pembersihan jalan-jalan dan lingkungan sekitar jalan harus dilakukan secepatnya, untuk menciptakan kondisi psikllogis yang dapat menghilangkan trauma masyaralat. Jalan-jalan kota dan juga antar kota tidak bisa dibiarkan terlalu lama dalam keadaan berantakan akibat keberadaan material-material eks tsunami maupun bangunan-bangunan yang roboh, yang dapat memberikan efek traumatik yang berkepanjangan pada masyarakat.
‘’Pada masa tanggap darurat bencana padagimo, kegiatan sektor jalan bahkan ikut dan menjadi pelopor proses evakuasi korban bencana khususnya korban bencana likuifaksi dan tsunami, dengan mengerahkan semua sumber daya (pemprov sulteng dan ditjen binamarga PUPR) dari sektor jalan untuk membantu proses evakuasi,’’beber Kadis Bina Marga.
Berkaitan dengan bantuan (hibah) Pemprov DKI ke Pemprov Sulteng, yang sampai saat ini menjadi pertanyaan masyarakat, dijelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan “spesifik” yang memamg sudah diarahkan dan ditetapkan oleh Pemprov DKI untuk penanganan sektor jalan dan jembatan, yang dilaksanakan pada masa tanggap darurat maupun paska bencana.
Anggaran tersebut telah dimasukkan dalam ABPD Provinsi Sulawesi Tengah TA 2019 yang tentunya legalitasnya sudah tersurat dalam Peraturan Daerah tentang APBD 2019. Seluruh kegiatan penanganan jalan dan jembatan yang berasal dari Hibah Pemprov DKI sudah selesaikan dilaksanakan di wilayah kota Palu, Sigi dan Donggala.
‘’Bahkan telah dilakukan audit BPK, dan hasil-hasil pelaksanaannya telah dilaporkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada Gubernur DKI, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut dari Pemprov Sulteng kepada Pemprov DKI,’’ pungkas Syaifullah. (***)
Bantuan Bencana Sulteng dari Hibah Pemprov DKI Spesifik untuk Jalan
