JAKARTA, PE – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis empat tahun dan enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan kepada mantan Ketua DPD RI Irma Gusman.
Selain itu, hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Irman berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan politik selama tiga tahun setelah pidana pokok selesai.
“Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama tiga tahun setelah menjalankan pidana pokok,” kata Ketua Majelis Hakim Nawawi Pamulango saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2).
Putusan itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta pencabutan hak politik terhadap Irman. Menurut Nawawi, terkait pidana tambahan itu telah diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, mengenai pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak terdakwa.
Nawawi mengatakan, tujuan pencabutan hak politik untuk melindungi publik dari kemungkinan terpilihnya seseorang berperilaku dalam jabatan publik seperti anggota DPR, DPD, dan MPR. “Anggota DPR, DPD, dan MPR adalah perwakilan masyarakat yang memperjuangkan aspirasi publik, maka selayaknya tidak berperilaku koruptif,” kata Hakim Nawawi.
Sebelumnya, majelis hakim menyatakan Irman Gusman terbukti menerima suap sebesar Rp 100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi. Suap diberikan karena Irman membantu pengurusan distribusi kuota gula impor di wilayah Sumatra Barat.
(Put/jpg/PE)
