PALU, PE – Tidak semua warisan Orde Baru jelek dan harus dinista. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru banyak diantaranya yang bagus dan masih tetap relevan dipertahankan untuk menjawab problem kebangsaan saat ini.
Salah satunya adalah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang kini hilang dari masyarakat bahkan sekolah.
Ketika nasionalisme dan kebangsaan sedang dalam ujian hebat, maka tidak ada resep yang ampuh selain menghidupkan kembali program P4, sebuah model pembinaan kebangsaan warisan Orde Baru yang terbukti mampu menjaga keberagaman bangsa Indonesia.
Tuntutan untuk menghidupkan kembali P4 mengemuka pada sosialisasi empat konsensus berbangsa yang berlangsung di Desa Sunju – Sigi, Februari 2017.
Hadir sebagai pemateri pada sosialisasi ini, anggota MPR/DPR RI asal Sulawesi Tengah Muhidin M Said. Sosialisasi dihadiri warga di dua desa, Sunju dan Tinggede yang berlangsung di kantor desa Sunju.
Kepala Desa Sunju, Mause, meminta MPR RI menghidupkan kembali program P4 tersebut. Menurutnya lunturnya nilai-nilai Pancasila akibat dari hilangnya program P4 setidaknya bisa dilihat dari situasi kebangsaan saat ini.
Orang akan mudah berselisih hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan agama dan ras. Jika ini tidak dirawat baik-baik melalui pengamalan nilai Pancasila secara optimal maka hal ini akan menjadi ancaman serius terhadap kebhinekaan bagi bangsa besar ini.
Menurut dia, pola simulasi yang diterapkan dalam pelatihan P4 itu memberikan kesan mendalam bagi pesertanya dan terdorong untuk mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Djamaludin warga Sunju lainnya. Untuk merawat keberagaman di Indonesia maka tidak ada resep lainnya, kecuali menghidupkan kembali Pendidikan Moral Pancasila dan P4.
Pendidikan Pancasila menyentuh anak didik di sekolah dan P4 bagi masyarakat luas. Dulu kata dia, Pancasila dan UUD 4, nyaris semua anak sekolah mengetahuinya. Namun saat ini banyak remaja yang tak lagi menghafal Pancasila dengan baik.
”Situasi bangsa sekarang ini ini harga mahal yang harus dibayar bangsa ini, ketika meninggalkan norma Pancasila,” katanya.
Menanggapi hal itu, Muhidin M Said, mengaku akan membawa masalah ini ke MPR. Ia sudah beberapa kali melakukan tatap muka dengan masyarakat dalam acara serupa. Keinginan untuk mengembalikan P4 terus mengemuka.
”Terima kasih bapak-ibu. Ini akan menjadi masukan berharga dan akan diperjuangkan di MPR setidaknya pada masa kerja hingga 2019 mendatang,” ungkap Muhidin yang mengaku respek dengan ide brilian warga di dua desa itu.
Pada kesempatan itu, Muhidin mengatakan, empat konsensus berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI.
“Ini adalah harga mati bagi bangsa ini. Empat konsensus ini tidak boleh diubah, dibelokkan atau diselewengkan maknanya. Inilah yang menjamin bangsa ini terus tegak dan kokoh di antara bangsa-bangsa di dunia.” katanya.
Muhidin mengingatkan inilah konsensus dasar seluruh rakyat Indonesia yang harus dipatuhi seluruh elemen bangsa. Keempat konsensus tersebut, lanjut dia, dirumuskan oleh seluruh elemen bangsa dan dipatuhi oleh seluruh warga bangsa ini.
Ia melanjutkan, jika mengacu pada keempat konsesus tersebut, harusnya masyarakat Indonesia sudah tidak lagi mempermasalahkan perbedaan agama, ras, suku, golongan, kelompok, dan lain sebagainya. Terlebih, kemerdekaan yang telah dinikmati selama ini, mestinya bisa memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk bisa lebih hidup rukun.
(kia/Palu Ekspres)
