SAMPANG, PE – Konflik Sunni-Syiah di Sampang yang muncul awal Maret 2012 jadi bahan kajian akademisi Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Yang menarik perhatian, konflik yang sempat menjadi isu politik nasional dan mendapat sorotan dunia internasional itu dianggap sebagai rekayasa untuk kepentingan eksplorasi migas.
“Kasus itu bukan tidak ada kaitannya dengan cekungan migas Sampang. Begitu hasil kajian teman-teman tim UTM,” ujar Wakil Dekan Bidang Akademi Fakultas Ekonomi UTM, Dr. Sutikno, SE., ME, dalam Focus Group Discussion (FGD) “Migas Untuk Rakyat?” di Ruang Sidang Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Senin (20/2).
Sampang, seperti daerah-daerah lainnya di Madura, kaya akan migas. Sebelum konflik Suni-Syiah di Sampang terjadi, road map pengeboran sudah disiapkan. Salah satu lokasi yang akan dibor adalah lahan milik Sunandar, seorang penganut Syiah. Masalah muncul karena Sunandar menolak menjual lahannya. Penolakan juga disampaikan warga di sekitar pondok pesantren milik Sunandar.
“Padahal penanaman pipa gas sepanjang 2-3 km harus melewati Dusun Nangkernang. Agustus atau lima bulan sejak konflik Suni-Syiah muncul atau dimunculkan, kelompok Syiah di Dusun Nangkernang benar-benar diserang warga Sunni. Sunandar bersama pondoknya dan juga masyarakat sekitar disebut penyebar aliran sesat. Mereka diserang karena takut Syiah berkembang di Sampang,” katanya.
Relokasi sebagai cara menyelesaikan masalah memperkuat dugaan konflik tersebut sengaja direkayasa untuk memuluskan eksplorasi. Ketika itu langkah untuk merelokasi kaum Syiah Sampang antara lain direkomendasikan Amerika Serikat, Australia, dan Dewan HAM PBB.
“Kenapa kasus yang ‘hanya’ menelan satu korban jiwa itu tiba-tiba mendapat sorotan tajam Amerika, Australia, dan Dewan HAM PBB? Kenapa solusinya bukan didamaikan tapi relokasi?” katanya.
Warga Dusun Nangkernang benar-benar dipindahkan ke Sidoarjo. Pertanyaannya siapa yang menguasai bekas tanah mereka yang kaya minyak itu.
“Disinyalir ini memang semacam rekayasa yang sengaja ada kaitannya dengan migas. Kalau kita runut-runut orang yang direlokasi dari daerahnya itu menolak pengeboran,” demikian Sutikno.
(RMOL/PE)
