PALU EKSPRES, PALU – Kapolda Sulteng IrjenPol Abdul Rakhman Baso berpendapat penegakan hukum terhadap kegiatan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Buranga Kecamatan Ampipabo Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah tidak bisa menjadi satu-satunya cara untuk menghentikan kegiatan itu.
“Apalagi dilakukan penegakan hukum yang keras, mereka unjuk rasa. Alasannya apa? kami tidak ada lapangan pekerjaan untuk mencari penghidupan ekonomi dan sebagainya,”kata Kapolda, Kamis 25 Februari 2021 disela pencanangan kampung tangguh Kelurahan Talise Walangguni.
Pihaknya kata Kapolda, pernah beberapa kali melakukan upaya penegakan hukum di tempat itu.
“Tapi kami ya tetap aja melakukan penegakan hukum. Dan sudah beberapa kali kami lakukan penindakan dan penertiban. Tapi ya mereka kembali lagi. Kira-kira seperti itu,”sebutnya.
Kapolda berhemat, perlu ada upaya untuk menyamakan persepsi. Melakukan penguatan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya kegiatan PETI tersebut kepada masyarakat.
“Kemarin kami sudah melakukan sejumlah upaya. Contohnya bersama Pemda setempat untuk duduk bersama. Mulai dari Bupati sampai kepala desa. Agar supaya mindset kita sama. Jangan misalnya berbeda. Habis melakukan edukasi. Sosialisasi dampak daripada kegiatan itu. Contohnya yang terjadi pada hari ini. Kita tidak ingin seperti itu,”jelasnya.
Sosialisasi menurut Kapolda perlu dikendepankan sebelum mengambil langkah penegakan hukum.
“Jika sudah sosialisai lantas tidak mau juga, apa boleh buat. Ya penegakan hukum . Tapi dampaknya itu lagi, ada dampak lain dari sisi ekonomi masyarakat sendiri yang tidak bisa tertangani. Saya juga nggak bisa menjawab itu. Kira-kira seperti itu kalau masalah ekonominya masyarakat begitu,”paparnya.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait keterlibatan oknum kepolisian, Kapolda mengaku siap melakukan penindakan tegas.
Itu jika ada dugaan keterlibatan aparat oknum kepolisian.
“Akan saya tindak tegas. Tidak ragu-ragu. Siapapun dia. Mau aparat TNI atau POLRI. Saya sudah sepakat dengan pak Danrem. Kemudian membekingi dan lain-lain ya kita lakukan penindakan. Kita nda ragu-ragu kok,”tegas Kapolda.
Kapolda menambahkan, setelah peristiwa longsor di lokasi penambangan Buranga, saat ini pihaknya tengah fokus melakukan upaya pertolongan terhadap korban.
“Kita pertolongan lebih dulu. Kemudian lokalisir dan police line Baru lakukan langkah penegakan hukum untuk mungkin jangka menengah kedepan. Karena jangan sampai terkotak-kotak kita. Karena efeknya ini banyak. Baik dari aspek keamanan, aspek ekonomi,”pungkasnya.
Sebelumnya pada Rabu malam 24 Februari 2021, dilaporkan terjadi longsor di kawasan penambangan emas ilegal tersebut. Dari peristiwa tersebut, sejumlah warga yang sedang beraktivitas menjadi korban karena tertimbun longsoran. (mdi/palu ekspres)
