BOGOR, PE – Pada 21-22 Februari 2017, United States Agency for International Development (USAID) akan menandai penyelesaian salah satu program USAID, Kinerja, dengan sebuah lokakarya keberlanjutan tentang inovasi pelayanan publik.
USAID Kinerja diluncurkan pada tahun 2011 dan berjalan selama enam tahun. Program Kinerja membantu meningkatkan tata kelola di sektor kesehatan, pendidikan, dan perizinan usaha melalui kerjasama dengan pemerintah, masyarakat sipil, media lokal, dan anggota masyarakat di 79 kabupaten/kota di Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Lokakarya ini dihadiri oleh Ibu Erin McKee, Mission Director USAID Indonesia, serta perwakilan dari kementerian nasional termasuk Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Saya semangat sekali untuk melihat bagiamana inovasi-inovasi Kinerja meningkatkan mutu pelayanan publik di Indonesia,” kata Erin McKee. “USAID sangat bangga bekerjasama dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kami berharap pemerintah akan melanjutkan semua yang kita sudah mencapai bersama.”
Pada tahun 2012, Kinerja mendukung progam inisiasi menyusu dini (IMD) dan ASI eksklusif di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, dan membantu Kantor Urusan Agama setempat memasukkan informasi tentang IMD dan ASI eksklusif dalam kursus calon pengantin (suscatin).
Pada tahun 2013, semua pasangan yang sudah mengikuti suscatin, dan sudah melahirkan, sudah melaksanana kedua praktek tersebut. Sementara di Kabupaten Bondowoso, di mana angka pernikahan dini merupakan salah satu tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2012, Kinerja membantu mengurangi angka tersebut sebnyak 18% setelah tiga tahun.
Ini membantu memastikan kondisi kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, dan merupakan kali pertama angka tersebut dikurangi.
Di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, untuk menjawab analisis kesenjangan anggaran yang dilakukan Kinerja, Dinas Pendidikan setempat menaikkan alokasi anggaran untuk SD dan SMP dari Rp 14 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp 23 milyar pada tahun 2014.
Ini menutupi kesenjangan anggaran dan memastikan anak-anak Bulukumba bisa mendapat pendidikan lengkap. Pemetaan distribusi guru Kinerja membantu mendistribusi ulang lebih dari 600 guru kepada sekolah dengan kekurangan guru di Barru, Bondowoso, Luwu Utara, dan Sambas.
Di ujung nusantara lain, Dinas Pendidikan Provinsi Papua mengalokasikan Rp 3 milyar untuk mereplikasikan program manajemen berbasis sekolah Kinerja kepada sekolah-sekolah di 15 kabupaten dengan tingkat pembangunan terendah.
Di bidang perizinan usaha, Kinerja juga membantu mengurangi waktu tunggu untuk izin-izin dasar sebanyak rata-rata 50% di kantor izin usaha, dan pungutan liar hampir tidak ada lagi.
Selain itu, Kinerja bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk mengadakan gebyar perizinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2015. Lebih dari 41.000 izin dasar diberikan kepada usaha mikro dan kecil di 24 kabupaten/kota.
Wariki Sutikno, Direktur Politik dan Komunikasi di Bappenas, mengatakan, “Saya senang melihat perubahan yang dipicu oleh program Kinerja. Pemerintah pusat sangat memperhatikan apa yang dibangun.
“Ini hanya salah satu contoh kecil dari inovasi pemerintah, melalui kerjasama dengan USAID.”
***
